fbpx
Dengan bangga kami umumkan TOKKO kini jadi LummoSHOP

8 Informasi Penting Sertifikasi Produk Halal dari Kementrian Perindustrian

Sertifikasi halal

Apa itu produk halal? Jika dulu halal memiliki makna sebagai produk-produk yang boleh kaum Muslim konsumsi, kini makna halal menjadi jauh lebih luas. Sertifikasi produk halal menjadi label yang memberi nilai tambah karena lebih banyak konsumen yang memilih produk halal karena sudah terjamin keamanan dan berkualitas terbaik. Bahkan kini semakin banyak  negara-negara non-muslim yang menghasilkan produk halal.

Mulai Jualan Online dengan LummoSHOP!

Dengan website toko online yang lengkap dan praktis, tidak ada lagi penghalang untuk optimalkan peluang pertumbuhan bisnismu.

Mulai SekarangUnduh LummoSHOP

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2014, seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikasi produk halal. Pemerintah Indonesia pun sedang menggalakkan sertifikasi produk halal agar bisa menjadi negara produsen produk halal terbesar di dunia. 

Sebelum kamu bikin sertifikasi produk halal, baca dulu seluk beluk terkait sertifikat ini dan bagaimana proses pembuatannya, seperti yang telah disampaikan oleh Fajria Fatmasari – Ketua Inkubator Bisnis Politeknik APP, dan Ghita Morinda – Ketua Inkubator Bisnis Politeknik APP, Trainer I Care Politeknik APP Jakarta Kementerian Perindustrian.

Jaminan Produk Halal

Jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang terbukti dengan melakukan sertifikasi halal. Sertifikasi produk halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Tujuan jaminan produk halal:

  1. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk
  2. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Jika dahulu sertifikasi produk halal bersifat voluntary, alias boleh pelaku usaha llakukan, boleh tidak, kini sertfikasi produk halal bersifat wajib atau mandatory untuk produk-produk yang memang komposisi bahannya adalah bahan-bahan yang halal. Kebijakan ini MUI lakukan secara bertahap, mulai dari produk makanan dan minuman yang menargetkan seluruhnya pada tahun 2024 sudah memiliki sertifikat halal.  

Halal Value Chain

Sertifikasi produkHalal value chain merupakan seluruh proses yang harus pelaku usaha tangani secara halal, mulai dari penyembelihannya, pengangkutan bahan mentah, pengolahan bahannya, penyimpanan bahannya, proses pengolahannya, distribusinya, pengemasan, penyajian, hingga penjualannya. Setiap langkah proses dinilai sehingga kita bisa melihat sendiri bahwa ketika suatu produk mendapatkan sertifikasi produk halal, tingkat higienitasnya, keamanannya, keselamatannya, dan kenyamanannya sangat tinggi karena semua telah terjaga standarnya. 

Ruang Lingkup Sistem Jaminan Produk Halal

Agar lebih mudah, kami bantu kamu untuk merangkum apa saja ruang lingkup dari sistem jaminan produk halal, di antaranya:

Kategori

Produk-produk yang termasuk ke dalam lingkup sistem jaminan produk halal secara umum terbagi menjadi dua kategori yaitu barang dan jasa. Kategori barang dapat berupa makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang pakai (hanya bagi barang yang berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan) Sedangkan kategori jasa dapat berupa jasa penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian (hanya bagi barang yang berasal dan/atau mengandung unsur hewan)

Bahan

Bahan menjadi faktor penting yang menjadi dasar penilaian kehalalan. Jenis bahan harus menggunakan bahan halal yang terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Selain itu, asal bahan juga turut menjadi bahan penilaian yakni yang berupa bahan yang berasal dari hewan pada dasarnya halal, kecuali yang terbukti haram menurut syariat islam. 

Bahan-bahan yang menurut syariat Islam haram adalah:

  • Bahan yang berasal dari hewan yang syariat islam anggap haram melingkupi bangkai, darah, babi dan/atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat islam. 
  • Hewan yang digunakan sebagai bahan wajib disembelih sesuai dengan syariat Islam dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner. 
  • Bahan yang berasal dari bagian tubuh manusia adalah haram. 
  • Bahan yang berasal dari tumbuhan pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang-orang yang mengonsumsinya. 

Proses 

Lokasi, tempat, dan alat wajib terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal. Selain itu juga wajib menjaga kebersihan dan higienitas sehingga bebas dari najis, serta bebas dari bahan tidak halal. Lokasi yang wajib terpisah adalah lokasi penyembelihan. 

Tempat dan alat PPH yang wajib terpisah meliputi: penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, penyajian.  

Pelaku usaha juga perlu mengetahui bahwasanya ada produk-produk yang tidak bisa mendapatkan sertifikasi produk halal, sehingga pelaku usaha tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat halal. Produk-produk tersebut adalah: 

  1. Bentuk produk hewan babi dan anjing
  2. Bentuk/nama produk atau label kemasan yang sifatnya erotis, vulgar, dan atau porno
  3. Nama produk yang mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan
  4. Bentuk/nama produk yang mengandung nama setan seperti rawon setan, es pocong, mi ayam kuntilanak
  5. Nama produk yang mengandung nama babi dan anjing serta turunannya seperti babi panggang, babi goreng, beef bacon, hamburger, hotdog. 
  6. Nama produk yang mengandung nama minuman keras seperti rootbeer, es krim rasa rhum raisin, bir 0% alcohol.
  7. Karakteristik/profil sensori produk yang memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah terbukti haram berdasarkan ketetapan fatwa.

Sertifikasi produkAlur Sertifikasi Halal 

Setiap pelaku usaha yang ingin mengajukan permohonan sertifikasi halal wajib mengikuti alur sertifikasi. Proses ini memakan waktu kurang lebih 21 hari. Terdapat dua jenis alur yang berbeda tergantung besar kecilnya bisnis. Untuk bisnis skala besar, alurnya sebagai berikut: 

  1. Pelaku usaha melakukan permohonan dengan melengkapi dokumen: data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang pelaku usaha gunakan, pengolahan produk.
  2. BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan, kemudian penetapan Lembaga Pemeriksa Halal
  3. JPH memeriksa dan menguji produk. Meliputi pemeriksaan keabsahan dokumen dan pemeriksaan produk. Pengiriman dokumen hasil pemeriksaan dan pengujian ke MUI dan BPJPH
  4. MUI melakukan siding fatwa dan penetapan halal. 
  5. BPJPH memberikan sertifikat halal. 

Alur sertifikasi halal untuk UMK ini dapat pelaku usaha lalui dengan syarat bisnis dengan modal berkisar 1-3M, produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah terbukti kehalalannya, telah berproduksi selama 3 tahun, dan memiliki NIB berbasis risiko

Sedangkan alur sertifikasi halal untuk UMK bisa hanya dengan Pernyataan Halal (Self Declare

  1. Akad/ikrar halal pelaku usaha setelah lolos verifikasi oleh pendamping PPH
  2. BPJPH menerima dokumen permohonan sertifikat halal UMK
  3. Fatwa penetapan halal MUI
  4. BPJPH menertibkan sertifikat halal. 

Dokumen Persyaratan Sertifikasi Halal

Saat mengajukan permohonan sertifikasi produk halal diperlukan beberapa dokumen penunjang yang harus disiapkan. Dokumen tersebut yaitu: 

  1. Surat permohonan. Sesuaikan dengan kondisi pelaku usaha.
  2. Formulir pendaftaran. Pastikan mengisi data pelaku usaha secara benar
  3. Proses pengolahan produk. Memuat keterangan alur dan proses pengolahan produk. 
  4. Sistem Jaminan Produk Halal
  5. Aspek legal, meliputi dokumen NIB atau NPWP/IUMK/IUI/SIUP/API/NKV
  6. Daftar produk yang memuat nama produk/menu/barang yang diajukan sertifikasi produk halal. 
  7. Daftar bahan yang memuat nama bahan yang digunakan untuk produk yang diajukan sertifikasi produk halal. 
  8. Identitas penyedia halal, dengan menyertakan salinan KTP dan SK serta daftar riwayat hidup.
  9. Identitas Pendaftar, dengan menyertakan salinan KTP dan surat keterangan dari pimpinan perusahaan. 

Semua sudah tersedia templatenya, tapi memang perlu pendampingan saat mengajukan permohonan sertifikasi produk halal. Untuk pelaku usaha yang belum mendapatkan sertifikasi halal wajib untuk memiliki penyelia halal. Tetapi untuk yang UMK boleh mendapatkan pelatihan.

Kewajiban Pelaku Usaha yang Telah Mendapatkan Sertifikat Halal

Setelah mendapatkan sertifikat halal, ada beberapa hal yang harus pelaku usaha lakukan:

  1. Mencantumkan label halal pada produk
  2. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal
  3. Melaporkan jika ada perubahan komposisi bahan kepada BPJPH
  4. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir.
  5. Memisahkan lokasi, tempat, dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal. 

Jika melanggar kewajiban tersebut maka pelaku usaha bisa terkena sanksi pelanggaran yang dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan atau pencabutan sertifikat halal. 

Pengecualian Permohonan Sertifikat Halal

Untuk barang yang sifatnya memang tidak halal, misalnya pelaku usaha memproduksi makanan non-halal, maka tetap bisa berjualan/produksi dan tidak perlu mengajukan sertifikasi produk halal. Hal ini dikarenakan yang wajib mengajukan sertifikasi produk halal adalah produk-produk yang memang menggunakan bahan-bahan halal. 

Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang tergolong haram, tidak ikut serta dari kewajiban mengajukan permohonan sertifikat halal. Tapi, pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk untuk melindungi konsumen. 

Jika pelaku usaha melanggar kewajiban tersebut, maka dapat terkena sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif. 

Pembaruan Sertifikat Halal

Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak BPJPH menerbitkan surat tersebut, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Pelaku usaha juga wajib memperpanjang sertifikat halal wajib dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. 

Meskipun sertifikasi produk halal ini prosesnya cukup sulit, tetapi dengan beragam kerja sama, pendampingan, dengan juga adanya skema pembinaan, kita bisa mewujudkan Indonesia sebagai produsen halal dunia.

Mulai Jualan Online dengan LummoSHOP!

Dengan website toko online yang lengkap dan praktis, tidak ada lagi penghalang untuk optimalkan peluang pertumbuhan bisnismu.

Mulai SekarangUnduh LummoSHOP
Published by Emilia Natarina

Content Marketing LummoSHOP