fbpx
Dengan bangga kami umumkan TOKKO kini jadi LummoSHOP

Mulai Usaha Makin Mudah Tanpa Izin Gangguan

Izin Gangguan

Izin Gangguan menjadi salah satu regulasi tidak lagi berlaku bagi para pelaku usaha yang baru mau membuka tempat usahanya. Hal ini diyakini akan membuat iklim berusaha di indonesia semakin ramah.

Hingga 2017 lalu, Izin Gangguan atau Hinder Ordonantie (HO) merupakan salah satu izin yang mesti pemilik usaha kantongi selain sejumlah izin lainnya. Namun, pemerintah menilai bahwa izin ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) di Indonesia. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19/2017, ditetapkan bahwa peraturan mengenai Izin Gangguan sudah dicabut dan Izin Gangguan (HO) sudah tidak berlaku lagi. 

Di waktu yang sama, Kementerian Dalam Negeri pun juga telah mengamanatkan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 500/3231/SJ agar pemerintah daerah untuk segera mencabut peraturan daerah yang terkait dengan undang-undang gangguan.

Apa Itu Izin Gangguan?

Singkatnya, Izin Gangguan adalah perizinan yang pemerintah kota keluarkan atau kabupaten yang merupakan pernyataan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang pemilik usaha jalankan. 

Sebenarnya, aturan ini memiliki tujuan yang positif. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat sekitar dari kemungkinan adanya gangguan, bahaya, ketidaknyamanan atau kerugian yang disebabkan oleh berdirinya sebuah tempat usaha. 

Adapun, gangguan yang dimaksud antara lain suara bising, keramaian, aroma, polusi, dan limbah. Hal-hal terkait gangguan terhadap norma sosial juga masuk ke dalam kategori ini, seperti contohnya klub malam, tempat usaha 24 jam, tempat judi, hiburan malam dan prostitusi. 

Karena tujuan tersebut, Izin Gangguan pada saat itu harus dimiliki semua jenis badan usaha, baik yang berbadan hukum seperti PT dan Koperasi, maupun yang tidak berbadan hukum seperti CV dan Firma.Terdapat pengecualian yaitu pada Usaha Mikro dan Kecil. Selama kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatannya tidak keluar dari bangunan atau persil, Izin Gangguan tidak diperlukan.

Contoh Syarat dan Prosedur Izin HO

Izin GangguanIzin Gangguan juga menjadi syarat bagi para pemilik usaha untuk mendapatkan izin lainnya mulai dari Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Usaha Industri, dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. 

Perizinan ini melekat pada tempat usaha. Artinya, jika sebuah badan usaha memiliki lebih dari satu tempat usaha, maka HO yang pemilik usaha miliki akan berjumlah sama dengan jumlah tempat usahanya. Hal ini juga berlaku untuk kantor cabang.

Izin Gangguan memiliki masa berlaku selama usaha tersebut masih berjalan. Tetapi, pemilik usaha harus melakukan pendaftaran ulang setiap tiga tahun sekali. Izin Gangguan juga bisa lepas jika terdapat perubahan yang berdampak pada peningkatan menganggu, tetapi pemilik usaha lalai mengajukan perubahan atas permohonan izinnya.

Hingga dicabut, aturan mengenai Izin Gangguan diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Permendagri 27). Permendagri tersebut juga mengatur kewenangan masing-masing pemerintah daerah dalam memberikan Izin Gangguan dan pengecualiannya.

Oleh sebab itu pembuatan Izin HO bisa berbeda-beda di tiap daerah, tergantung pada kebijakan pemerintah daerah setempat. Terutama, terkait dengan biaya retribusi yang berbeda-beda di tiap daerah. Meskipun demikian, secara garis besar aturan yang berlaku di tiap daerah tidak akan jauh berbeda. Berikut salah satu contoh syarat dan prosedur izin HO.

Syarat Izin Gangguan Baru:

  • Foto copy sertifikat tanah/Surat Keterangan Kepemilikan Tanah; 
  • Surat Persetujuan Penggunaan Tanah/Lahan dari pemilik tanah, 
  • Dokumen Keterangan Ahli Waris bila Pemilik Tanah telah meninggal Dunia; 
  • Surat Perjanjian/Kontrak ( Bila Tempat Usaha di sewa dari Pihak Lain); 
  • Duplikat copy Izin Lokasi; 
  • Salinan Copy KTP yang masih berlaku atau surat keterangan domisili pemohon dari pemerintah setempat; 
  • Foto copy akta pendirian perusahaan bagi perusahaan berbadan hukum dan foto copy akta perubahan (bila ada); 
  • Dokumen Studi Amdal/UKL-UPL/SPPL bagi usaha tertentu; 
  • Pernyataan pencegahan gangguan dan pencemaran lingkungan; 
  • Pernyataan dan persetujuan tetangga di sekitar lokasi tempat usaha; 
  • Gambar Denah/Sketsa Lokasi tempat usaha;
  •  Surat Kuasa bermaterai bagi yang menguasakan pengurusan ijin kepada orang lain.
Mulai Jualan Online dengan LummoSHOP!

Dengan website toko online yang lengkap dan praktis, tidak ada lagi penghalang untuk optimalkan peluang pertumbuhan bisnismu.

Mulai SekarangUnduh LummoSHOP

Syarat Perpanjangan Izin Gangguan:

  • Foto Copy KTP yang masih berlaku atau surat keterangan domisili pemohon dari pemerintah setempat; 
  • Bukti Daftar Ulang (Her/Registrasi) 2 tahun; 
  • Izin Gangguan yang sudah berakhir masa berlakunya;

Tahapan Penerbitan Izin Gangguan

  • Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya; 
  • Pendaftaran berkas permohonan Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru); 
  • Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis; 
  • Penerbitan dokumen izin Penyerahan dokumen izin;

Jangka Waktu Penyelesaian 

  • Pengurusan izin baru selama 5 (lima) hari kerja 
  • Perpanjangan izin selama 3 (tiga) hari kerja

Biaya 

Cara perhitungan retribusi izin gangguan pada Ende, Nusa Tenggara Timur resmi dengan rumusan di bawah ini. 

  • Luas tempat usaha sampai dengan 100 M² sebesar Rp. 2.000,-/M². 
  • Luas tempat usaha > 100 M² dikenakan tarif sebagaimana pada huruf “a” dengan ditambah untuk luas selanjutnya yang diperhitungkan secara bertingkat dengan tarif sebagai berikut:
    • Luas tempat usaha 100 – 500 M² sebesar Rp. 1500,-/M²
    • Luas tempat usaha 500 – 1000 M² sebesar Rp. 1000,-/M² 
    • Luas tempat usaha > 1000 M² sebesar Rp. 500,-/M². 
  • Retribusi = jumlah hasil perkalian masing-masing indeks (lingkungan = kawasan, = fungis jalan, dan tingkat gangguan) x luas tempat usaha x tarif dasar.

Alasan Hinder Ordonantie (HO) Tidak Lagi Ada

Izin GangguanKendati memiliki tujuan yang bagus untuk masyarakat sekitar, izin ini sudah lagi tidak relevan dengan perkembangan regulasi saat ini. Banyaknya perizinan yang mesti pemilik usaha urus ketika baru memulai usaha menciptakan iklim usaha yang buruk.

Berdasarkan data Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2020, daya saing iklim usaha Indonesia masih rendah. Ini tercermin dari peringkat Ease of Doing Business yang masih bertengger di angka 73. 

Penyebabnya adalah, karena iklim usaha Indonesia yang kurang luwes dalam mendukung mulainya kegiatan berusaha. Salah satu indikatornya, yaitu permasalahan dalam memulai kegiatan berusaha, peringkat Indonesia bahkan masih berada pada angka 140 dari 190 negara yang ikut survei.

Sementara itu, pada saat aturan ini masih berlaku, masih banyak pemilik usaha yang tidak mengurus Izin Gangguan usahanya. Padahal, banyak usaha-usaha baru bermunculan termasuk alih fungsi lahan dan penggunaan rumah tinggal menjadi tempat usaha. 

Pengawasan Tanpa Adanya Hinder Ordonantie

Pemerintah meyakini bahwa meskipun Izin Gangguan tidak lagi berlaku untuk membangun tempat usaha, hal ini tidak akan mengurangi fungsi kontrol terhadap adanya potensi mengganggu maupun kerugian yang akan ada.

Alasannya, karena substansi dari Izin Gangguan dari pemerintah daerah adalah izin dari tetangga masih menjadi persyaratan terhadap izin-izin operasional lainnya, mulai dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan. Dengan demikian, hal ini justru mengurangi duplikasi perizinan yang terjadi selama ini.

Karena alasan tersebut, perlindungan pada masyarakat pada sekitar tempat usaha yang merupakan tujuan positif dari Hinder Ordonantie masih bisa kamu lakukan meskipun regulasi tersebut kini telah tiada.

Mulai Jualan Online dengan LummoSHOP!

Dengan website toko online yang lengkap dan praktis, tidak ada lagi penghalang untuk optimalkan peluang pertumbuhan bisnismu.

Mulai SekarangUnduh LummoSHOP