fbpx
Dengan bangga kami umumkan TOKKO kini jadi LummoSHOP

Kapan THR Cair dan Semua Hal tentang THR yang Perlu Diketahui

thr 01

Hari raya Idul Fitri selain identik dengan mudik juga THR alias tunjangan hari raya. Dua momen tersebut ialah yang paling orang tunggu. Pasalnya, tidak hanya pegawai yang beragama Islam saja yang dapat, melainkan semuanya. THR menjadi salah satu hak pegawai atau kewajiban pebisnis. Tahu nggak, bahkan kalau kamu sebagai pebisnis tak memberikan THR kepada pegawaimu, sanksi akan menunggumu di depan mata. Yang patut membuat semua orang bangga adalah istilah THR ini hanya ada di Indonesia. Seperti apa sejarah, tujuan, serta bagaimana praktiknya, semua akan artikel ini jelaskan. Lanjutkan membaca, ya.

Pengertian

THR adalah pendapatan nonreguler yang harus pebisnis berikan atau bayarkan kepada pegawai mereka menjelang hari raya Idul Fitri. Biasanya, besaran THR adalah sebesar satu kali gaji. Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan telah mengatur bahwa tunjangan hari raya ini paling lambat diberikan seminggu sebelum selebrasi.

Sejarah

thr 02Pernah nggak kamu bertanya mengapa istilah tunjangan hari raya hanya ada di tanah air? Seperti apa sejarahnya? Tak ada salahnya jika kamu sebagai pebisnis mengetahuinya agar semakin yakin ketika nanti memberikan hak ini kepada para pegawaimu.

Adalah Soekirman Wirjosandjojo sebagaimana yang Kompas.Com beritakan orang di balik istilah tunjangan hari raya. Beliau adalah perdana menteri Indonesia yang ke-6. Saat itu, tujuan awal pemberian THR adalah agar penerimanya (yang saat itu hanya PNS atau pamong praja saja) selalu mendukung program dan kebijakan pemerintah. Awal besaran THR adalah Rp125 hingga Rp200 yang bentuknya adalah pinjaman di muka. Nantinya, PNS harus mengembalikan melalui pemotongan gaji. Selain uang tunai, bentuk lain THR adalah paket sembako. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1954 tentang Pemberian Persekot Hari Raya kepada Pegawai Negeri adalah dasar dari pemberian tunjangan hari raya saat itu.

Aturan tersebut rupanya banyak mendapatkan pro-kontra. Ya iyalah ya, pastinya ada kecemburuan sosial dari mereka yang bukan pegawai negeri. Kenapa tidak semua orang yang bekerja saja yang dapat, kenapa harus pilih-pilih? Hingga kemudian, setelah melalui proses yang panjang, di tahun 1994, pemerintah mewajibkan semua pebisnis untuk memberikan tunjangan hari raya pada para pegawainya yang memiliki masa kerja lebih dari 3 bulan. Di 2016, peraturan tersebut berubah lagi, semua pegawai tanpa terkecuali (termasuk di dalamnya pegawai kontrak) juga mendapatkan hak yang sama menjelang hari raya. Bahkan, jika pebisnis tak memberikannya, sanki akan menunggu di depan mata.

Tujuan

Jika membaca sejarah singkat di atas, kamu pastinya tahu bahwa tujuan awal THR adalah agar para pamong praja saat itu senantiasa mendukung program-program pemerintah (tidak membelot). Lebih daripada itu, tujuan lain THR adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat sebagaimana yang ada pada laman Balitbangdiklat.Kemenag.Go.Id. Tunjangan hari raya bisa menjadi tambahan pemasukan untuk memenuhi kebutuhan menjelang hari raya. Dan di tahun 2022 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya  (THR) dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 sebagaimana yang ada pada laman Kemenkeu.Go.Id, pemberian THR adalah untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi.

Nilai THR

Besaran THR adalah berbeda antara satu pegawai dengan pegawai lainnya. Sebagai pebisnis, kamu wajib paham cara menghitung nilai atau besaran THR untuk meminimalisir konflik. Tahu sendiri kan pertikaian bisa terjadi hanya karena uang. Tentu kamu tak mau mengalami hal ini, didemo para pegawaimu karena dianggap tidak adil dalam memberikan tunjangan hari raya misalnya.

Nah, seperti apa menghitung nilai tunjangan hari raya?

  1. Pegawai yang sudah bekerja 12 bulan atau lebih berhak mendapatkan tunjangan hari raya sebesar 1 kali gaji sebagaimana yang tertuang pada Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Hal tersebut juga berlaku untuk pegawai kontrak. Misalnya masa kerja si A 13 bulan, upah per bulan Rp 5 juta, maka THR-nya adalah 5 juta.
  2. Bagaimana dengan pegawai yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan? Rasanya kok ya sedih banget melihat teman yang lain dapat THR sementara dia sendiri gigit jari hanya karena baru bekerja. Tenang, pegawai yang seperti itu juga dapat, hanya besarannya saja yang berbeda. Perhitungannya adalah (masa kerja yang sudah ditempuh/12) x gaji 1 bulan. Misalnya si B baru bekerja 6 bulan dengan gaji per bulan Rp10 juta. Maka, THR B adalah 6/12 x Rp6 juta atau sebesar Rp3 juta.
  3. Lalu, seperti apa jika pegawai dibayar harian? Hampir sama dengan poin 1 dan 2. Jika ia sudah bekerja lebih dari 12 bulan, maka kamu harus memberinya tunjangan hari raya 1 kali gaji sedangkan jika kurang dari 12 bulan cara menghitungnya seperti poin 2. Dalam kasus ini, kamu perlu menghitung rata-rata gaji bulanan yang diterima oleh pegawai harianmu.

Sanksi Perusahaan yang Tidak Membayar THR

Sebagai pebisnis, kamu tak bisa mangkir membayar THR karena sanksi tegas akan menghantuimu jika kamu wan prestasi. Apa saja sanksi pebisnis yang tidak mau membayar THR?

Berdasarkan Permenaker No. 20/2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif dan Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan sebagaimana yang ada pada laman Kominfo.Go.Id, kamu akan mendapatkan denda 5% dari total THR yang harus kamu bayarkan jika kamu tak membayar tunjangan hari raya pegawaimu. Tak hanya itu, sanksi administratif juga menunggu: teguran tertulis dan pembatasan kegiatan bisnis. Makanya, jangan macam-macam, ya. Tanpa adanya pegawai, bisnismu tak akan jalan.

Data Terbaru THR di Tanah Air

thr 03Bagaimana praktik di lapangan? Faktanya, sebagaimana yang ada pada laman Katadata.Co.Id, di tahun 2022 ini lebih dari 800-an perusahaan belum membayarkan THR lebaran, 600-an perusahaan membayar THR tak sesuai ketentuan, dan 200-an perusahaan membayar tapi terlambat. Anwar Sanusi, Sekjen Kemnaker melalui siaran pers-nya Rabu 4 Mei 2022 menyatakan akan ada tindak tegas berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha sementara, hingga pembekuan usaha bagi pebisnis yang tak memberikan hak pegawai sebagaimana yang tertuang pada Pasal 79 PP  Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Penutup

THR adalah hak pegawai yang harus kamu berikan menjelang lebaran. Jika dulu THR bukan hal yang wajib, berbeda dengan saat ini. Jika kamu tak memberikannya, sanksi mulai dari yang ringan sampai dengan serius akan menunggumu. Itu sebabnya, sebagai pebisnis, kamu tak boleh menyepelekannya. Meskipun bisnismu sedang mengalami kemunduran pun, hendaknya kamu tetap memberikan hak THR kepada pegawaimu. Toh besarnya THR juga disesuaikan dengan kemampuan. Dari sisi pegawai, mereka akan merasa terapresiasi ketika mendapatkan hal “lebih” dari tempat kerja mereka selama ini. Sejatinya, pebisnis dan pegawai adalah hubungan simbiosis mutualisme. Pegawai tanpa pebisnis tak artinya karena tak ada tempat bekerja. Pun pebisnis tanpa pegawai, tak ada juga yang membantu mengoperasikan usaha. Semangat, ya!