fbpx
Dengan bangga kami umumkan TOKKO kini jadi LummoSHOP

Kenaikan Tarif PPN dan Efeknya bagi Bisnis

tarif ppn 03

Mulai 1 April 2022, pemerintah telah resmi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11%. Penerapan tarif PPN 11% adalah amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 

PPN merupakan pungutan pemerintah yang dibebankan atas setiap transaksi jual-beli barang maupun jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

Mungkin terdengar kecil hanya naik 1% saja, namun secara hitungan bisnis bukan berarti tanpa efek. Salah satu efek kenaikan PPN adalah kenaikan harga. Bagi pebisnis, kenaikan PPN berarti menaikkan harga jual barang dan jasa. Jika pebisnis tidak menaikkan harga maka mereka terpaksa harus menurunkan margin penjualan dan layanan.

Baca juga: Kenali Macam-Macam Pajak Bisnis Online!

Barang dan Jasa yang Kena PPN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, PPN dikenakan atas: 

  1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
  2. Impor barang kena pajak.
  3. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
  4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
  5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
  6. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
  7. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
  8. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

Aturan tersebut juga menjelaskan bahwa daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.

tarif ppn 01Barang dan Jasa yang Tidak Kena PPN

Jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang dalam kelompok sebagai berikut:

  1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
  2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
  3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan
  4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah sebagai berikut:

  1. Jasa pelayanan kesehatan medis.
  2. Jasa pelayanan sosial.
  3. Jasa pengiriman surat dengan perangko.
  4. Jasa keuangan.
  5. Jasa asuransi.
  6. Jasa keagamaan.
  7. Jasa pendidikan.
  8. Jasa kesenian dan hiburan.
  9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.
  10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
  11. Jasa tenaga kerja.
  12. Jasa perhotelan.
  13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.
  14. Jasa penyediaan tempat parkir.
  15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam.
  16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
  17. Jasa boga atau katering.

 

Dua Pilihan Sulit Efek Kenaikan PPN 

Kenaikan PPN memberikan dua pilihan yang sulit bagi bisnis. Saat harga produk mengalami kenaikan, maka bisa jadi penjualan berkurang dan larinya pelanggan ke merek lain yang menawarkan harga lebih murah. Namun jika penjual tidak menaikkan harga, maka penjual atau produsen yang harus menanggung kenaikan PPN tersebut dengan memberikan subsidi harga atau menurunkan margin penjualan yang selama ini dia dapatkan. 

Contohnya seperti ini. Kamu adalah produsen furnitur dengan status Pengusaha Kena Pajak (PKP). Setiap hari kamu bisa menjual 10 almari yang satunya berharga Rp2 juta. Dengan PPN 10%, maka harga jual satu almari ke konsumen adalah sebesar Rp2,2 juta. Jika kamu menjual 10 almari per hari, maka nilai PPN yang harus kamu setor ke negara setiap hari adalah Rp2 juta.

Dengan kenaikan PPN dari 10% ke 11%, dengan asumsi PPN seluruhnya ditanggung konsumen, maka harga jual produk almari kamu akan mengalami kenaikan Rp20.000 dari dulunya Rp2,2juta menjadi Rp2.220.000. 

Kenaikan Rp20.000 bisa jadi kamu anggap kecil, sehingga beban pajaknya kamu subsidi dari margin penjualan. Saat tidak ingin penjualan turun, kamu apat melakukan subsidi pajak. Ingat, menurut teori penawaran dan permintaan, kenaikan harga akan berpengaruh negatif pada permintaan. Yang artinya, kenaikan harga akan menurunkan permintaan. 

Subsidi satu produk mungkin akan terasa ringan, namun dengan rata-rata penjualan 10 produk per hari, maka subsidi yang harus pengusaha tanggung cukup besar yaitu Rp200.000. Bayangkan jika kemudian jumlah produk yang terjual mencapai ratusan atau ribuan, berapa besar subsidi harga yang perlu kamu keluarkan. Subsidi yang terlalu besar tentunya akan berefek pada arus kas perusahaan. 

tarif ppn 02PPN naik, inflasi naik, beban produksi meningkat

Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum dalam periode tertentu. Hal – hal seperti faktor musiman, kenaikan biaya produksi, kenaikan permintaan, hingga karena kenaikan bahan baku biasanya memicu terjadinya inflasi.

Faktor musiman, contohnya adalah di saat Ramadan seperti sekarang ini. Pemberian tunjangan hari raya (THR) yang selalu mengikuti momen Ramadan ini membuat daya beli masyarakat bertambah. Di sisi lain Ramadan juga meningkatkan kebutuhan akan barang dan jasa, sehingga membuat harga-harga terkerek naik. 

Tidak hanya itu saja, harga-harga kebutuhan yang lain juga mengalami kenaikan seperti minyak goreng, gas elpiji, hingga bahan bakar minyak (BBM). Kondisi yang mengkhawatirkan tersebut bisa menyebabkan inflasi menjulang. Jika sudah begitu maka pengusaha bisa jadi menanggung beban produksi yang meningkat. Inflasi juga akan menurunkan daya beli dan kemampuan masyarakat untuk berbelanja. 

Nah, kenaikan PPN menjadi 11% memperberat itu semua. Jika memilih memberikan subsidi harga atau menurunkan margin penjualan, maka beban produksi akan semakin besar. Namun jika tidak melakukan kenaikan tersebut, maka bukan tidak mungkin konsumen akan lari ke produk lain. Menurunkan kualitas dan kuantitas produk dan layanan juga bukan pilihan bijaksana.

Published by Emilia Natarina

Content Marketing LummoSHOP