fbpx
Dengan bangga kami umumkan TOKKO kini jadi LummoSHOP

Kenali Macam-Macam Pajak Bisnis Online!

pajak bisnis online

”Beberapa waktu lalu sempat viral seorang pebisnis online yang mendapat tagihan pajak puluhan juta. Pebisnis online tersebut mengeluhkan besarnya jumlah pajak bisnis online yang harus ia bayarkan. Jika melihat sistem kerjanya, berbisnis online mungkin memang terlihat lebih fleksibel, tetapi bukan berarti pebisnis online bebas dari tagihan pajak. Secara regulasi, tidak ada perbedaan kewajiban pajak antara pebisnis online dengan pebisnis konvensional. 

Surat edaran pajak nomor SE-62/PJ/2013 menegaskan bahwa transaksi perdagangan barang dan jasa secara elektronik atau bisnis online, sama dengan transaksi barang dan jasa lainnya. Tetapi berbeda dalam hal cara atau alat yang digunakan untuk transaksi. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik turut memperkuat Surat Edaran tersebut. 

Namun jangan khawatir, sebagai pebisnis online kamu tidak serta merta harus membayar pajak, kok. Ada aturan dan regulasi detail terkait ini. Yuk, simak!

 

Jenis Pajak Bisnis Online

Sebelum kamu bingung atau komplain bila kelak kamu mendapat “surat cinta” untuk membayar pajak, kamu harus mengetahui jenis pajak bisnis online dan ketentuannya. Hal ini agar tiada dusta di antara kita. Berikut ini jenis pajak bisnis online yang menjadi kewajiban kamu sebagai pebisnis online untuk kamu setorkan ke kas negara.

  1. Pajak Penghasilan (PPh)

    Pajak bisnis online ini adalah penghasilan yang didapat, baik secara transaksi online maupun offline. Ketentuannya adalah, setiap tambahan penghasilan yang diterima Wajib Pajak yang menambah kekayaan Wajib Pajak, harus dikenakan pajak penghasilan.

    Pengenaan kewajiban pajak bisnis online juga sama dengan bisnis offline atau konvensional. Dengan kata lain, ketentuan pajak yang berlaku untuk bisnis online, tidak berbeda dengan bisnis konvensional. Pebisnis online akan terkena Pengusaha Kena Pajak (PKP), yakni kewajiban untuk membayar pajak muncul saat penghasilan melebihi Rp600 juta per tahun.

  2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

    Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak pribadi atau Wajib Pajak badan, yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PP adalah para pedagang atau pebisnis, tapi pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah Konsumen Akhir.

    Dalam RUU HPP yang telah sah menjadi undang-undang pada 7 Oktober 2021, tarif PPN resmi naik menjadi 11% dan 12%. Sebelumnya, tarif umum PPN adalah 10%.

  3. Mekanisme Khusus untuk pajak bisnis online dengan omset di bawah Rp4,8 miliar.

    Ini adalah mekanisme pemungutan PPh dan PPN untuk omzet bisnis online di bawah Rp4,8 miliar. Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, pebisnis online yang penghasilannya mencapai Rp4,8 miliar dalam setahun, terkena PPh final sebesar 0,5% dari omzet. Sedangkan bagi kamu pebisnis online yang omzetnya melebihi Rp4,8 miliar, pajak bisnis online yang berlaku berdasarkan tarif PPh Pasal 17 dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

 

Menghitung Pajak Bisnis Online

pajak bisnis online

Berikut ini simulasi penghitungan pajak bisnis online yang kamu jalankan supaya lebih jelas.

Contoh 1:

 Apabila omzet kamu di bulan Januari 2022 sejumlah Rp200 juta, maka PPH yang harus kamu bayar adalah: omzet per bulan x 0,5% = Rp200.000.000 x 0,5% = Rp2.000.000. Rp2.00.000 ini adalah PPhyang harus kamu bayar di bulan Maret 2022.

Contoh 2:

Jika kamu baru memulai usaha dan selama bisnis masih mengalami kerugian atau tidak ada omzet, maka kamu dapat memilih untuk tidak membayar pajak, dengan syarat menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Contoh 3:

Jika omzet penjualan kamu mencapai Rp200 juta per tahun, berdasarkan peraturan UU Nomor 7 Tahun 2021, di mana pajak baru muncul setelah penghasilan Rp600 juta per tahun, maka kamu tidak dikenakan PPh bisnis online.

Contoh 4:

Jika omzet kamu di atas Rp4,8 miliar akan dikenakan dua pajak, yaitu PPh berdasar Pasal 17 dan PPn. Adapun Tarif PPh Pasal 17 (5%, 15%, 25%, 30%, 35%) dikalikan pendapatan bersih. Pendapatan bersih merupakan keuntungan setelah dikurangi biaya operasional dan total pembelian. Maka,

  • PPh 17

Jika omzet kamu mencapai Rp5 miliar, dengan keuntungan bersih Rp200 juta, yang harus kamu bayar adalah sebagai berikut:

5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000

15% x Rp150.000.000 = Rp22.500.000 

  • PPN

Mengapa terkena PPN juga? Sebab, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai (PMK 197/2013), terdapat aturan, “Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). 

Sementara itu, jika telah dikukuhkan menjadi PKP, setiap produk yang kamu jual wajib memungut PPN sebesar 10%. Adapun jenis PPN ada dua, yaitu PPN Keluaran dan PPN Masukan. PPN Keluaran adalah pajak berlaku ketika PKP melakukan penjualan, sedangkan PPN Masukan adalah pajak yang berlaku ketika PKP melakukan pembelian. Berdasar hal di atas, perhitungan PPN-nya sebagai berikut: 

  • Jika pada Januari 2022, kamu mencatatkan penjualan Rp600 juta. Maka kamu wajib memungut PPN Keluaran 10 % x Rp600.000.000 = Rp60.000.000. Apabila di bulan yang sama kamu melakukan pembelian seharga Rp300 juta maka terkena PPN Rp30 juta. 
  • Di masa pajak Januari, kamu wajib setor PPN ke kas negara sebesar Rp30 juta dengan perhitungan sebagai berikut:

PPN Keluaran – PPN Masukan

Rp60.000.000 – Rp30.000.000 = Rp30.000.000

 

Lapor Pajak

pajak bisnis online

Setiap tahun—paling lambat 31 Maret, Wajib Pajak harus melaporkan pembayaran pajaknya kepada negara melalui SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan). Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penagihan pajak untuk Wajib Pajak pengusaha bisnis online yang tidak membayar pajak. Tindakan penagihan dilakukan apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak terutang sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam:

  • Surat Tagihan Pajak (STP)
  • Surat Ketetapan pajak (SKP)
  • Putusan Banding
  • Surat Keputusan Pembetulan
  • Surat Keputusan Keberatan

Proses penagihan bermula dengan Surat teguran dan berlanjut dengan Surat Paksa. Jika Wajib Pajak tetap tidak membayar tagihan pajaknya, maka dapat dilakukan penyitaan dan pelelangan atas harta Wajib Pajak untuk melunasi pajak yang tidak atau belum mereka bayar.

Direktorat Jenderal Pajak dapat mengenakan sanksi pajak terhadap Wajib pajak yang tidak kooperatif dalam membayar utang pajaknya. Apabila sudah terkena kewajiban tetapi sengaja tidak mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka kamu terancam pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Ngeri banget, kan?

Jadi agar bisnis online-mu berjalan lancar, jangan tunda-tunda untuk melaporkan pajak bisnis online kamu, ya.