fbpx
Dengan bangga kami umumkan TOKKO kini jadi LummoSHOP

Mengenal Seluk-Beluk dan Cara Membuat NPWP

NPWP Online

Cara membuat NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan salah satu hal yang wajib kamu ketahui. Sebagai Warga Negara Indonesia yang taat aturan, kamu tentu sudah sering mendengar istilah tersebut yang merupakan kartu identitas pajak.

Setiap warga negara yang sudah memiliki pekerjaan wajib memilikinya. Meskipun, orang yang wajib kena pajak adalah mereka yang memiliki pendapatan dalam jumlah tertentu.

Kamu tidak hanya menggunakannya untuk membayar pajak. Dokumen tersebut juga penting untuk menunjang administrasi lainya. Bagi kamu yang sudah bekerja atau memiliki bisnis tetapi belum memiliki NPWP sebaiknya segera membuat dengan mengikuti panduannya di bawah ini. 

Jenis-Jenis NPWP

  • Pribadi. Semua orang yang sudah memiliki pekerjaan wajib memiliki NPWP jenis ini.
  • Badan Usaha / Perusahaan. Dokumen ini menjadi persyaratan untuk setiap badan atau perusahaan yang memiliki penghasilan di Indonesia. Sebagai seorang pebisnis, pengusaha dan investor, kamu tidak hanya wajib mempunyai NPWP pribadi tapi juga untuk perusahaanmu.

Dari tampilan fisik, keduanya memang tidak terlihat berbeda yakni berbentuk kartu. Kartu tersebut memiliki 15 angka kode unik yang membuat data pajak kamu tidak akan tertukar dengan data orang lain. Namun, untuk badan atau perusahaan memiliki data-data tambahan. Antara lain, keterangan pemilik usaha, jenis usaha, nomor akta, cabang dari jenis usaha, nilai harta dan informasi penting lainnya seputar perusahaan. Perbedaan NPWP pribadi dan untuk badan hanya terlihat dari nomor kode yang tertera di dalam kartu.

Kenapa Kita Memerlukan NPWP?

NPWP Online

Untuk mengetahui alasan kita memerlukan NPWP, kenali fungsinya yang terdiri dari tiga hal di bawah ini.

  1. Memudahkan Administrasi Pajak 

Dokumen tersebut berfungsi untuk memudahkan semua administrasi yang berhubungan dengan pajak. Selain itu, NPWP juga berfungsi sebagai kartu identitas kamu saat mengurus kewajiban yang berhubungan dengan perpajakan. 

Dalam setiap kartu ada kode yang ada tercantum pada setiap dokumen yang berhubungan dengan pajak. Untuk pemegang NPWP pribadi, selain untuk mempermudah administrasi pajak, kartu itu menjamin data penghitungan dan data pajakmu tidak tertukar dengan orang lain.

  1. Syarat Administrasi

Ketika kamu akan mengajukan kredit, membuka rekening di bank, atau membuat paspor, kamu wajib sudah mempunyai NPWP. Sedangkan, bagi suatu perusahaan, dokumen tersebut sering menjadi syarat administrasi mengikuti lelang di instansi pemerintah seperti di BUMN dan BUMD.

NPWP badan/perusahaan juga bisa kamu pakai untuk pengajuan perizinan usaha. Mulai dari membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) hingga Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  

  1. Pelayanan Pajak

Maksud pelayanan pajak adalah bila ada pengembalian pajak. Misalnya, kelebihan membayar pajak, adanya pengurangan pembayaran pajak, penyetoran dan pelaporan pajak.

Kerugian Tidak Punya NPWP

  1. Kena Potongan Pajak Lebih Besar

Andai kata tidak punya NPWP, kamu akan kena potongan PPh (Pajak Penghasilan) lebih tinggi daripada orang lain yang punya NPWP. Kamu akan terkena PPh lebih tinggi sebanyak 20% daripada yang punya NPWP.

  1. Tidak Bisa Mengajukan Kredit Bank

NPWP merupakan bagian kebutuhan dalam urusan perbankan. Apabila tidak punya, kamu bakal kesulitan saat membuat rekening bank, pengajuan pinjaman atau kredit. Kartu NPWP jadi salah satu syarat administrasi yang perlu terlampir saat pengajuan kredit.

  1. Sulit Travelling ke Luar Negeri

Kalau kamu tidak punya NPWP, ada kemungkinan pengajuan visa menjadi lebih sulit. Demikian pula ketika kamu membuat paspor, salah satu syarat administrasinya adalah melampirkan nomor NPWP.

  1. Kena PPh Tinggi Ketika Beli Barang di Luar Negeri

Seumpama sudah punya, kamu bisa kena PPh lebih ringan saat beli barang dari luar negeri. Apabila punya NPWP, kamu kena PPh sebesar 7,5%. Sementara itu, kalau tidak punya NPWP, kamu kena pajak sebesar 15%

  1. Kena Potongan Pajak Tinggi Saat kena PHK

Tingkat risiko yang juga besar bilamana tidak punya NPWP adalah waktu terkena kebijakan PHK. Kompensasi dari PHK yang kamu terima akan terkena potongan pajak sekitar 20% lebih tinggi daripada Karyawan yang punya NPWP.

Denda Tidak Punya NPWP

Selain kerugian-kerugian di atas, kamu juga bisa terkena denda kalau tidak punya NPWP. Dendanya adalah:

  • Apabila sengaja tidak mendaftar atau tidak punya NPWP, atau menyalahgunakan sehingga merugikan negara, kamu terancam hukuman penjara paling lama enam tahun penjara dan denda paling banyak empat kali lebih besar dari jumlah pajak terutang yang belum atau kurang pajak.
  • Untuk penghasilan bisa terkena PPh pasal 21 dan akan terkena tarif 20% lebih besar dari tarif asli.
Mulai Jualan Online dengan LummoSHOP!

Dengan website toko online yang lengkap dan praktis, tidak ada lagi penghalang untuk optimalkan peluang pertumbuhan bisnismu.

Mulai SekarangUnduh LummoSHOP

Persyaratan Membuat NPWP

Untuk membuat dokumen ini, terdapat perbedaan ketentuan yang perlu kamu ketahui. Ketentuan tersebut menyesuaikan dengan jenis NPWP yang akan kamu buat. 

NPWP Pribadi

Untuk wajib pajak orang pribadi, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas maka syarat dokumennya adalah:

  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia (WNI); atau
  2. Fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing (WNA).

Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berupa:

  1. Fotokopi KTP bagi WNI, atau fotokopi paspor, fotokopi KITAS atau KITAP, bagi WNA.
  2. Fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang instansi terbitkan yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa atau lembar tagihan listrik dari perusahaan listrik/ bukti pembayaran listrik; atau
  3. Fotokopi e-KTP bagi WNI dan surat pernyataan di atas meterai dari wajib pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
  4. Dalam hal wajib pajak orang pribadi adalah wanita kawin yang terkena pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, dan wanita kawin yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, permohonan juga harus melampirkan dengan:
    • Fotokopi Kartu nomor pokok wajib pajak suami;
    • Fotokopi Kartu Keluarga; dan
    • Fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.

NPWP Badan

Untuk wajib pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi yang berorientasi pada profit (profit oriented), syaratnya berupa :

  1. Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi wajib pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
  2. Fotokopi Kartu NPWP salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa dalam hal penanggung jawab adalah WNA; dan
  3. Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang instansi terbitkan yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa atau lembar tagihan listrik dari perusahaan listrik/bukti pembayaran listrik.

Untuk wajib pajak badan yang tidak berorientasi profit (non profit oriented) dokumen yang dipersyaratkan hanya berupa: fotokopi e-KTP salah satu pengurus badan atau organisasi; dan surat keterangan domisili dari pengurus Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW).

Untuk wajib pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajaksesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk  bentuk kerja sama operasi (joint operation), berupa :

  1. Salinkan Perjanjian Kerjasama / Akte Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (joint operation);
  2. Fotokopi kartu NPWP masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (joint operation) yang diwajibkan untuk memiliki nomor pokok wajib pajak;
  3. Gandakan kartu NPWP orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (joint operation), atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa dalam hal penanggung jawab adalah WNA; dan
  4. Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang instansi terbitkan yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa. 

Mengenal NPWP untuk Bisnis Online 

Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa pada dasarnya semua orang yang sudah memenuhi ketentuan wajib mendaftar NPWP satu bulan sejak mereka menjalankan usaha atau pekerjaannya, baik itu pribadi maupun badan usaha.

NPWP pribadi berlaku untuk individu wajib pajak, mulai dari wiraswasta, aparatur negara, pebisnis, dan masih banyak lagi. Sementara NPWP perusahaan berlaku untuk badan usaha atau perusahaan yang bergerak pada suatu bidang.

NPWP OnlineBagi badan usaha, NPWP juga menjadi syarat dalam mengajukan dan membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). SIUP adalah surat izin bagi suatu badan usaha tertentu yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Badan usaha yang tidak memiliki SIUP termasuk ke dalam badan usaha ilegal.

Secara umum NPWP memiliki sejumlah fungsi di antaranya:

  • Sebagai identitas Wajib Pajak.
  • Sebagai sarana administrasi perpajakan.
  • Menjaga ketertiban dan pengawasan dalam pembayaran pajak dan administrasi perpajakan.
  • Menjadi persyaratan dalam pelayanan umum, misalnya untuk pembukaan rekening koran dan pengajuan kredit di bank, pembuatan paspor, pendirian badan usaha dan lain-lain.

Bagi para pelaku usaha online, ada beberapa jenis pajak yang dibebankan kepada usahanya, di antaranya:

  1. Pajak Penghasilan (PPh)

    DJP mengenakan pajak penghasilan (PPh) atas UMKM kepada penjual baik melalui e-commerce ataupun toko retail, tarifnya 0,5% dari penghasilan bruto jika penghasilan brutonya belum melebihi Rp 4,8 miliar. Sementara jika omzetnya melebihi Rp 4,8 miliar per tahun, berlaku skema penghitungan secara normal melalui pembukuan atau norma penghitungan penghasilan net. 

    Contohnya, jika pedagang online memiliki omzet sebesar Rp1 miliar per tahun, maka besaran PPh pada online shop tersebut adalah 0,5% dari omset tersebut atau Rp5 juta rupiah per tahun.

  2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

    Bisnis online juga memiliki kewajiban untuk membayar PPN. Tetapi pembayarannya merupakan kewajiban dari pihak marketplace, bukan penjual barang yang menjual dagangannya lewat marketplace tersebut. Biasanya PPN otomatis terpotong langsung pada saat transaksi. 

    Baru-baru ini terdapat perubahan tarif PPN menjadi 11% dari sebelumnya 10% yang mulai berlaku sejak 1 April 2022. Perubahan tersebut berdasarkan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Cara Membuat NPWP

NPWP Online

Untuk membuatnya, terdapat dua cara yang bisa kamu lakukan, yaitu secara offline atau online. Sayangnya, untuk NPWP badan usaha, kamu harus datang langsung ke Kantor Pajak Pratama yang sesuai dengan alamat domisili tempat tinggal kamu. Adapun, cara mengecek lokasi KPP bisa kamu lihat pada website www.online-pajak.com. Sedangkan, untuk membuat atas nama pribadi, kamu bisa mendaftar secara online

Daftar Online

Kamu yang ingin membuat secara online, simak tahap-tahap pendaftarannya di bawah ini. 

  1. Masuk ke website https://ereg.pajak.go.id
  2. Daftarkan sebagai akun baru dengan menggunakan e-mail yang kamu miliki.
  3. Setelah muncul notifikasi di e-mail kamu, klik pada link sebagai konfirmasi bahwa e-mail tersebut aktif dan memang milik kamu. 
  4. Kembali ke website pajak dan isi data-data pribadi dalam kolom yang tersedia. Bila sudah mengisinya, klik tombol Daftar
  5. Cek kembali e-mail kamu untuk mengetahui aktivasi yang menyatakan kalau kamu sudah mendaftar. 
  6. Kam mulai mengisi formulir NPWP online. Pada bagian ini, ada cukup banyak formulir yang harus kamu isi. Berikut langkah-langkahnya:
    • Kamu bisa pilih sesuai dengan kategori yang ada pada formulir wajib pajak.
    • Mengisi sejumlah identitas seperti nama lengkap, tanggal lahir, status pernikahan, kebangsaan, nomor telepon, nomor handphone, dan e-mail pada formulir identitas.
    • Pada formulir penghasilan, kamu harus mengisi jenis pekerjaan, sumber penghasilan, kegiatan usaha (bila ada), dan keterangan penunjang lainnya. 
    • Di bagian formulir alamat, kamu harus mengisi informasi alamat sesuai KTP.
    • Bagi kamu yang sudah berkeluarga bisa menuliskan jumlah tanggungan pada bagian formulir tanggungan dan gaji.
    • Selanjutnya, unggah data-data yang diperlukan dalam format JPG pada formulir persyaratan.
  1. Bila semua formulir sudah terisi, kamu klik selesai. Kemudian, akan muncul tanda Finish.
  2. Tanda Finish yang kamu tekan akan mengarahkan pada Dashboard. Pada halaman tersebut, ada tombol Minta Token, klik tombol itu!
  3. Cek e-mail yang akan mengirimkan kode.
  4. Kembali ke dashboard website pajak dan klik tombol kirim permohonan. Selanjutnya, akan muncul sebuah kolom. Isilah kode yang sudah dikirimkan ke e-mail kamu dan klik tombol Kirim.
  5. Terakhir, muncul notifikasi pendaftaran kamu yang sudah masuk ke Kantor Pajak.

Setelah melakukan registrasi online, permohonan kamu akan diproses sekitar 14 hari kerja. Untuk lebih memastikan bawah registrasi sudah tercatat, sebaiknya kamu telepon Kantor Pajak setelah satu jam kamu selesai registrasi. Terkadang, cara ini bisa lebih membantu registrasi diproses pada hari itu juga.

Berikut ini video tutorial membuat NPWP secara online :

Daftar Offline

  • Pribadi

Apabila kamu merasa registrasi secara online terlalu ribet, maka datang saja ke Kantor Pajak Pratama terdekat. Petugas pajak akan membantu kamu melakukan registrasi. Lokasi KPP tergantung dengan domisili kamu. Bila alamat domisili kamu beda dengan alamat KTP, cari KPP sesuai domisili. Misalnya, kamu tinggal di Kebayoran Baru, Jakarta tetapi KTP Bandung. Maka, cari saja KPP yang ada di daerah Kebayoran Baru. Lokasi KPP bisa dicek lewat website www.online-pajak.com.

  • Bisnis Online

Caranya adalah dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak terdekat dengan membawa semua persyaratan yang ada, antara lain:

    • Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap.
    • Salinan fotokopi NPWP salah seorang pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah minimal Lurah atau Kepala Desa jika penanggung jawab adalah Warga Negara Asing.
    • Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah minimal Lurah atau Kepala Desa atau bukti pembayaran listrik.

Masa Berlaku

NPWP berlaku seumur hidup. Namun, ada beberapa kasus yang membuat NPWP dapat dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Antara lain:

  1. Sudah meninggal dunia.
  2. Meninggalkan Indonesia selama-lamanya.
  3. Wanita yang memiliki NPWP dan menikah dan tidak membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
  4. Wanita menikah yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami.
  5. Orang yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham yang sudah diberikan NPWP, melewat pemberi kerja atau bendahara pemerintah dan penghasilan neto tidak lebih dari PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).
  6. Anak yang belum dewasa tapi sudah memiliki NPWP.

Cara Cek NPWP

  • Status

Untuk mengecek status NPWP, kamu bisa mengambil cara offline maupun online. Berikut langkah-langkah mengecek status NPWP:

    • Melalui Online

      1. Lewat website DJP (Direktorat Jenderal Pajak)

Kamu bisa mengecek NPWP secara online melalui website DJP Online dengan alamat djponline.pajak.go.id.  Situs ini bisa kamu akses lewat komputer, juga ponsel.  Langkah-langkah pengecekannya, yaitu:

        1. Buka website djponline.pajak.go.id.
        2. Masukan nomor identitas NPWP dan password yang ada.
        3. Buka ‘dashboard’.
        4. Akan muncul sejumlah data kamu yang meliputi nama lengkap, alamat lokasi KPP tempat pembuatan NPWP.
        5. Kalau data kamu tidak ada, artinya NPWP kamu belum aktif.

Apabila NPWP belum aktif, kamu bisa menghubungi KPP tempat pembuatan NPWP. Kamu juga bisa menghubungi Kring Pajak dengan nomor 1500200.

      1. Lewat website EREG Pajak

Kamu bisa mengunjungi website lain, yakni ereg.pajak.go.id. Langkah-langkah pengecekannya:

        1. Buka website ereg.pajak.go.id.
        2. Login dengan identitas nomor NPWP dan masukan password yang kamu punya.
        3. Setelah login akan ada dashboard.
        4. Apabila NPWP kamu sudah aktif, akan muncul data, seperti status, nomor NPWP dan alamat KPP tempat kamu membuat NPWP.
        5. Kalau di kola status tertulis ‘terima’, artinya NPWP Kamu sudah aktif.
      1. Lewat email 

Alternatif lain mengecek NPWP adalah lewat email aduan. Ditjen Pajak menyediakan email aduan, yakni dengan alamat pengaduan@pajak.go.id. Semua pengaduan yang berhubungan dengan pajak atau NPWP bisa kamu laporkan lewat email. Hal itu termasuk untuk mengecek apakah NPWP kamu sudah aktif atau belum.

    • Melalui Offline

Andai kata kamu menganggap cek lewat website terlalu ribet, datang saja langsung ke KPP (Kantor Pajak Pratama). Lokasi KPP bisa kamu cek di website pajak www.online-pajak.com.

Bila alamat domisili tidak sama dengan alamat KTP, kamu bisa mengecek di KPP sesuai domisili. Misalnya,  kamu tinggal di Grogol Jakarta Barat tetapi KTP Yogyakarta, kamu cukup datang ke KPP yang ada di daerah Grogol.

Langkah-langkah cek offline:

      1. Datang ke Kantor Pajak Pratama.
      2. Temui petugas pada meja pelayanan.
      3. Setelah itu, kamu sudah mencapai tahap mengecek NPWP.
      4. Petugas akan mencarikan informasi soal status NPWP kamu.

Keuntungan dari pengecekan secara offline atau datang langsung, kamu bisa konsultasi atau bertanya seputar NPWP atau perpajakan lainnya pada petugas.

  • Status Pengiriman

Setelah mendaftar secara online maupun offline, kamu akan mendapatkan kartu NPWP dan akan dikirimkan oleh petugas pajak pada alamat kamu. Untuk mengetahui status kartu, kamu bisa mengeceknya lewat website. Berikut langkah-langkahnya:

    1. Masuk ke website ereg.pajak.go.id.
    2. Login dengan email dan password yang kamu miliki.
    3. Setelah itu, cek kolom status permohonan. Kalau statusnya diterima, artinya NPWP kamu sudah dikirimkan dan tinggal tunggu NPWP.
  • Keaslian Kartu

Apabila tidak yakin dengan keaslian NPWP, misalnya kartu NPWP dibantu diurus oleh kantor tempat kerja atau ada hal lainnya, kamu bisa melakukan pengecekan. Dalam hal ini, kamu dapat menghubungi langsung Direktorat Jenderal Pajak lewat layanan Kring Pajak pada nomor 1500200. Ketika menghubungi, pastikan kamu punya alasan yang jelas atas pengecekan tersebut. Jangan sampai petugas pajak mengira kamu sedang melakukan penyalahgunaan data.

Bisakah Mengecek NPWP Milik Orang Lain?

Kamu bisa melakukan pengecekan NPWP orang lain, misalnya untuk mengecek NPWP karyawan di perusahaan Kamu. Dalam hal ini, hubungi nomor Kring Pajak 1500200. Setelah itu, jelaskan pada petugas pajak alasan kamu ingin mengecek NPWP tersebut.

Demikian penjelasan soal pengecekan NPWP secara offline dan online. Semoga memudahkan kamu dalam proses pengurusan NPWP.

Pengubahan Data NPWP

Data dari Nomor Pokok Wajib Pajak bisa diubah. Pengubahan data bisa secara online dengan mengisi formulir perubahan data wajib pajak di website Direktur Jenderal Pajak. Selain itu pengubahan data juga bisa secara manual dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat dari tempat tinggal masing-masing.

Sejumlah data yang perlu pembaruan di antaranya, berikut ini:

  • Pengubahan identitas wajib pajak orang pribadi;
  • Alamat tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau tempat kedudukan wajib pajak badan usaha masih dalam wilayah kerja KPP yang sama;
  • Kategori Wajib Pajak orang pribadi;
  • Pengubahan sumber penghasilan utama wajib pajak orang pribadi;
  • Identitas wajib pajak badan usaha tanpa perubahan bentuk badan, misalnya PT Makmur Sentosa mengubah namanya menjadi PT Makmur Abadi; dan
  • Pengubahan permodalan atau kepemilikan wajib pajak badan tanpa pengubahan bentuk badan. Misalnya, status permodalan dari PT Makmur Sentosa yang awalnya merupakan penanaman modal dalam negeri, berubah status permodalannya menjadi penanaman modal asing (PMA).

Perbedaan Pengubahan Data dengan Perubahan Alamat NPWP

Sebagaimana enam poin di atas, wajib pajak cukup melakukan pengubahan data tanpa membuat kartu baru atau pengukuhan PKP (pengusaha kena pajak) baru. Sementara itu, kondisinya berbeda jika wajib pajak mengubah alamatnya di luar wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana dia melakukan registrasi sebelumnya.

Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan tanda pengenal pembayar pajak dalam proses administrasi serta pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Dalam kasus pengubahan alamat berikut Kartu Tanda Penduduk (KTP), pembayar pajak mesti mengajukan permohonan pindah KPP sesuai dengan wilayah tempat tinggal baru.

Misalnya, seorang wajib pajak pindah domisili, dari Jakarta ke Surabaya. Dalam hal ini, orang tersebut wajib melakukan permohonan pindah KPP. Pembayar pajak wajib mengikuti prosedur ini jika perpindahan domisili atau alamat barunya berada di wilayah kerja KPP yang berbeda.

Alasannya, yakni untuk memenuhi kebutuhan korespondensi dengan KPP terkait. Pengajuan pindah KPP akan menghindari terjadinya salah kirim surat maupun dokumen terkait perpajakan. Selain itu, hal ini juga berfungsi untuk memastikan wajib pajak menerima dan merespons segera kantor pajak dalam rentang waktu yang seharusnya. Dengan demikian, wajib pajak juga dapat menghindari risiko sanksi atau denda pajak akibat keterlambatan respons.

Sementara itu, seperti yang tercantum pada poin kedua pengubahan data seperti di atas, perpindahan alamat di satu wilayah kerja KPP yang sama tidak memerlukan pengajuan permohonan pindah KPP. Dalam hal ini, Wajib Pajak hanya memerlukan perubahan data melalui cara berikut ini.

Cara Ubah Data

  • Secara Online

Wajib pajak dapat melakukan pengubahan data secara online dengan cara mengakses website Ditjen Pajak di sini. Pengubahannya dengan cara mengisi formulir yang tersedia pada laman tersebut.

Wajib pajak dapat menggunakan formulir pengubahan data NPWP yang bentuknya sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020. Berdasarkan Pasal 29 PER-02/PJ/2018 tata cara permohonan perubahan data NPWP adalah sebagai berikut:

    1. Pemohonan pengubahan data dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak.
    2. Permohonan pengubahan data secara elektronik dengan mengisi Formulir Perubahan Data Wajib Pajak pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id.
    3. Menyampaikan permohonan perubahan data sebagaimana yang tercantum pada ayat (2) yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum.
    4. Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dengan lengkap pada Aplikasi e-Registration sebagaimana tercantum pada ayat (3) harus mengirimkan dokumen persyaratan ke KPP yang wilayah kerjanya. Hal itu meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
    5. Pengiriman dokumen persyaratan sebagaimana termaktub pada ayat (4) dapat dengan cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-Registration. Selain itu, bisa mengirimkannya dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah bertanda tangan.
    6. Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan perubahan data secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan tersebut dianggap tidak diajukan.
    7. Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik.
  • Secara Manual

Kamu pun bisa melakukan pengubahan data NPWP secara langsung di KPP terdekat. Sama halnya dengan secara online, pengubahan data di kantor pajak perlu lebih dulu mengisi dan menandatangani Formulir Pengubahan Data Wajib Pajak. Setelah itu, wajib pajak juga mesti melengkapi formulir pengubahan data dengan dokumen yang menunjukkan bahwa data Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengalami perubahan.

  • Ubah Data Alamat Rumah

Untuk melakukan pindah alamat NPWP, wajib pajak bisa mengunduh formulir pada laman ini. Wajib pajak menggunakan formulir itu untuk mengajukan permohonan pindah KPP.

Adapun proses pengajuan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020, yakni:

    • Mengisi Formulir Pengubahan Data WP pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada website DJP www.pajak.go.id
    • Mengirimkan dokumen persyaratan ke KPP lama.
    • Cara pengiriman dokumen, di antaranya dengan mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui aplikasi e-Registration atau mengirimkannya dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah bertanda tangan.
    • Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan pemindahan secara elektronik, permohonan tersebut dianggap tidak diajukan.

Secara Manual atau Tertulis

Syarat permohonan pindah alamat NPWP secara tertulis sesuai dengan Pasal 34 PER-20/PJ/2013, antara lain sebagai berikut:

    • Melakukan permohonan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani formulir pemindahan wajib pajak.
    • Melengkapi formulir pemindahan tersebut dengan dokumen yang menjadi persyaratan dan menyampaikan ke KPP lama.
    • Penyampaian permohonan secara tertulis dilakukan secara langsung ke KPP lama. Penyampaiannya bisa melalui Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir.
    • KPP lama memberikan bukti penerimaan surat apabila permohonan dinyatakan lengkap.
    • Dokumen yang disyaratkan meliputi dokumen yang menunjukkan bahwa tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak menurut keadaan yang sebenarnya pindah ke wilayah kerja KPP baru.
Mulai Jualan Online dengan LummoSHOP!

Dengan website toko online yang lengkap dan praktis, tidak ada lagi penghalang untuk optimalkan peluang pertumbuhan bisnismu.

Mulai SekarangUnduh LummoSHOP

Baca juga artikel terkait lainnya :