fbpx
Dengan bangga kami umumkan TOKKO kini jadi LummoSHOP

Pebisnis Perlu Tahu Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan, Simak di Sini

daftar bpjs 01

Cara daftar BPJS Ketenagakerjaan perlu diketahui oleh kamu para pebisnis. Sebab, semua pekerja yang bekerja denganmu, minimal enam bulan, wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ini sesuai dengan Pasal 14 UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. 

Sekilas BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah berupa layanan jaminan sosial dan untuk memberikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja hingga pensiun. Sebelumnya, program ini Bernama Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Namun, namanya berubah sejak tahun 2011. Begitu juga dengan Undang-Undang yang mengacunya turut berubah menjadi UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Dengan terbitnya UU tersebut, maka pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS.

Ketentuan mengenai pemberi wajib mendaftarkan karyawannya dipertegas dalam Pasal 3 ayat 1 PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. 

daftar bpjs 02

Baca juga: Ini Dia Hak Karyawan Bisnis UMKM yang Wajib Kamu Penuhi

Adapun bunyi ayat tersebut, “Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib: mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.”

Tidak hanya itu, dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, menyebut secara spesifik besaran gaji atau upah karyawan dalam sebulan, yaitu minimal satu juta rupiah.

“Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja”.

Jadi, berdasarkan UU dan PP tersebut, kamu wajib mendaftarkan karyawan meski secara bertahap ke BPJS Ketenagakerjaan.

Jenis-Jenis Program dalam BPJS Ketenagakerjaan

Adapun jenis program dalam BPJS Ketenagakerjaan ada tiga, yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan Hari Tua (JHT), Program Jaminan Kematian (JKM). Program-program tersebut wajib didaftarkan bagi mereka yang mempunyai karyawan.

Baca juga: Pebisnis Perlu Tahu, 9 Cara Agar Karyawan Betah dan Produktif

Sanksi Jika Pebisnis Seperti Kamu Tidak Daftar BPJS Ketenagakerjaan

Seperti yang sudah tertuang dalam UU dan PP di atas, bahwa setiap pebisnis wajib mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Namun, apabila pebisnis seperti kamu “bandel”, tidak mendaftarkan karyawannya, maka pemerintah memberikan beberapa sanksi, yaitu berupa:

  1. Teguran tertulis dari BPJS.
  2. Denda oleh BPJS.

Kedua sanksi tersebut berdasarkan pasal Pasal 17 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU Nomor 24 tahun 2011 serta Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 PP Nomor 86 tahun 2013.

Selain sanksi di atas, terdapat sanksi lainnya berdasar Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 86 Tahun 2013. Sanksi menurut UU ini lebih kepada tidak adanya pelayanan usaha yang meliputi:

  1. Perizinan terkait usaha.
  2. Izin mengikuti tender proyek.
  3. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
  4. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
  5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Jika melihat sanksi-sanksi di atas, memang sebaiknya kamu mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan kamu.

Tipe Kepesertaan BPJS

Dalam mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, sebetulnya ada dua tipe kepesertaan saja yang perlu kamu ketahui, yaitu bagi penerima upah dan bukan penerima upah. 

      1. BPJS Ketenagakerjaan Penerima Upah

Tipe kepesertaan penerima upah adalah mereka yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja. Ini berdasar Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2021 tentang  Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), pada pasal 1  ayat 14 dan pasal 2. 

Adapun jenis penerima upah berdasarkan Permenaker tersebut, meliputi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara. Untuk pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara, meliputi pegawai pemerintah non-pegawai negeri; pejabat negara non-aparatur sipil negara, pegawai non-aparatur  sipil negara pada lembaga tinggi negara atau lembaga negara.

Sedangkan untuk pekerja yang bekerja selain penyelenggara negara, meliputi pekerja dalam masa percobaan, komisaris, direksi, pengawas dan pengurus yang menerima upah. Adapun program yang wajib didaftarkan adalah program JKK, program JKM, dan program JHT.

Kelompok penerima upah

Menurut PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM, besarnya iuran JKK penerima upah terbagi lima kelompok berdasar tingkat risiko lingkungan kerja.

    1. Tingkat risiko sangat rendah: 0,24% dari upah sebulan
    2. Tingkat risiko rendah: 0,54% dari upah sebulan
    3. Tingkat risiko sedang: 0,89% dari upah sebulan
    4. Tingkat risiko tinggi : 1,27% dari upah sebulan
    5. Tingkat risiko sangat tinggi: 1,74% dari upah sebulan

Sedangkan untuk iuran JKM, berdasar Pasal 13 PP Nomor 44 Tahun 2015, adalah 0,3% dari upah sebulan. Sementara iuran JHT, berdasar PP Nomor 46 tahun 2015, adalah pemberi kerja yang menanggungnya sekitar 3,7% dan potongan upah bulanan sebesar 2%.

Contoh:

Kamu mempunyai tenaga kerja dengan upah sebulan Rp. 1.000.000 dengan kategori tingkat risiko rendah, maka jumlah iurannya adalah: 

Program

Iuran Upah Jumlah Iuran

JHT

3,7% Pemberi kerja Rp 1.000.0000 Rp 37.000

2% Pekerja

Rp 20.000

JKK

0,54% Pemberi kerja

  Rp 5.400

JKM

0,3% Pekerja

  Rp 3.000

Total

Rp 65.400

Total Iuran yang dibayarkan oleh Pemberi Kerja

Rp 42.400

Total Iuran yang dibayarkan oleh Pekerja

Rp 23.000

Adapun cara daftar BPJS Ketenagakerjaan Penerima Upah, berdasarkan laman BPJS Ketenagakerjaan bisa melakukan pendaftaran online ke sini. Jangan lupa siapkan KTP dan alamat email aktif.

      2. BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah

Tipe kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah adalah mereka yang memperoleh penghasilan secara mandiri dari bisnis atau usaha yang dilakukan. Adapun jenis profesinya, pebisnis seperti kamu, tukang ojek, dokter, artis, pengacara, supir angkot, akuntan publik, nelayan, petani, guru honorer dan sebagainya. Mereka bisa mendaftarkan secara mandiri atau kolektif melalui kelompok tertentu. Ini berdasarkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 pada pasal 1 ayat 15 dan Pasal 31.

Untuk pekerja mandiri atau pemberi kerja, berdasar pasal 31, wajib mengikuti tiga program jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu program JKK, program JKM, dan program JHT. Sedangkan pekerja di luar hubungan kerja atau mandiri, wajib mengikuti  dua program, yaitu program JKK  dan program JKM. Mereka juga dapat mengikuti program JHT secara sukarela.

Adapun untuk iuran untuk BPJS Bukan Penerima Upah dihitung dari dari nominal tertentu yang penetapannya berdasarkan kepada besaran upah karyawan. 

Menurut PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM, besarnya iuran  adalah 1% dari nominal tertentu berdasarkan penghasilan. Nilai paling minimal adalah Rp 10 ribu. Sedangkan untuk JKM, berdasar PP No 46 tahun 2015, adalah Rp6.800 setiap bulan. Lalu iuran JHT adalah 2% dari nominal tertentu yang berdasarkan pada penghasilan. Nilai iuran paling minimal dari JHT adalah Rp 20 ribu. 

Contoh:

Pak Adi adalah seorang tukang becak dengan pendapatan sebulan Rp. 1.000.000, maka jumlah iurannya adalah :

Program

Upah Jumlah Iuran
JHT Rp 1.000.0000 Rp 20.000
JKK Rp 10.000
JKM   Rp 6.800
Total Rp 36.800
Pembayaran dimuka tiga bulan Rp 110.000

Adapun untuk cara daftar BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah, berdasarkan laman BPJS Ketenagakerjaan, bisa secara online ke sini. Jangan lupa siapkan KTP dan alamat email Aktif.

Perbedaan BPJS Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah

Adapun perbedaan BPJS Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah sebetulnya berdasarkan cara pendaftaran kepesertaan, hitungan iurannya dan profesi. Bagi penerima upah, dalam cara daftar BPJS Ketenagakerjaan, yaitu secara kolektif didaftarkan pemberi kerja. Sedangkan bukan penerima upah, bisa secara mandiri atau kolektif dengan lembaga atau perusahaan tertentu.

Untuk iuran, bagi penerima upah untuk iuran, seperti JKK dan JKM, perusahaan ikut membantu membayar. Sedangkan bagi bukan penerima non upah, hitungan iuran sudah berdasarkan nominal pendapatan dengan minimal iuran sebesar Rp 10 ribu untuk JKK, Rp 20 ribu untuk JHT dan Rp 6.800 untuk JKM.

Baca juga: Perhatikan Hal-Hal Ini Saat Merekrut Karyawan Bisnis UMKM

bpjs ketenagakerjaan

Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan

Cara daftar BPJS Ketenagakerjaan adalah dengan mempersiapkan kelengkapan dokumen. Ini merupakan syarat administrasi yang harus lengkap. Jika tidak, tentu pihak BPJS akan meminta kamu untuk melengkapi semua syarat dokumen. Adapun dokumen-dokumen yang perlu kamu siapkan adalah sebagai berikut:

  • Formulir Pendaftaraan Pemberi Kerja/Badan Usaha

Dokumen ini merupakan syarat cara daftar BPJS Ketenagakerjaan. Kamu perlu mengisi formulir pendaftaran ini. Jika kamu mendaftarkan via kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Namun, bila secara online, kamu bisa mengisi formulirnya di sini.

  • Formulir Laporan Rincian Iuran Pekerja. 

Kamu nantinya akan mengisi formulir laporan rinci iuran pekerja. Sebelum datang ke kantor atau mengisi di website, kamu perlu menghitung rinci iuran setiap karyawan kamu. Dengan cara ini, tidak hanya cepat dalam pengisian, namun juga memudahkan kamu.

  • NPWP Perusahaan

Siapkan NPWP Perusahaan. Pastikan status NPWP adalah aktif. Apabila non aktif, kamu perlu mengurus terlebih dahulu NPWP perusahaan kamu ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

  • KTP Pemilik Perusahaan

Dokumen ini juga penting dalam syarat cara cara daftar BPJS Ketenagakerjaan. Biasanya, yang diperlukan adalah nomor KTP pemilik perusahaan. Apabila kamu adalah pemilik, maka siapkan KTP kamu sebelum mengisi formulir pendaftaran.

Baca juga: Pengembangan Diri Karyawan, Seberapa Penting?

  • Surat Izin Tempat Usaha/Surat Izin Usaha-Perdagangan/Nomor Induk Berusaha

Dokumen ini juga penting dalam cara daftar BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya adalah untuk verifikasi apakah perusahaan kamu sudah terdaftar dan berizin atau belum.

  • Email Aktif

Terakhir adalah email aktif untuk memverifikasi pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan perusahaan kamu.

Jika kamu sudah mengisi semua formulir, pihak BPJS Ketenagakerjaan akan mengirim email aktivasi pendaftaran. Jika sudah masuk, kamu perlu mengklik aktivasi tersebut dan nantinya akan ada formulir yang harus kamu isi. Setelah itu, lakukan pembayaran setelah mendapatkan kode iuran melalui email. Setiap peserta BPJS Ketenagakerjaan Upah dan Non Upah yang kamu daftarkan akan mendapatkan kartu digital melalui email atau bisa mengambil di kantor cabang terdekat. 

Baca Juga Artikel Terkait Lainnya

Published by Emilia Natarina

Content Marketing LummoSHOP