fbpx
Dengan bangga kami umumkan TOKKO kini jadi LummoSHOP

Pentingnya Sertifikat SNI untuk Bisnis

SNI 01

Kamu pernah mendengar kisah Kusrin dan produk kreasinya, yakni televisi tabung yang terbuat dari limbah monitor komputer tabung? Kusrin dan televisi rekondisi ciptaannya adalah kisah luar biasa tentang kreativitas, tetapi juga kisah tentang pentingnya sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk berbisnis. Kali ini, LummoSHOP akan mengajak kamu menyelami seluk beluk sertifikat SNI dan mengapa SNI penting dalam bisnis. Yuk!

Kisah Kusrin, Televisi Daur Ulang, dan SNI

Kisah Kusrin pernah ramai masyarakat bincangkan. Mengutip situs bsn.go.id, kreativitas Kusrin yang mengolah limbah monitor komputer dan mengubahnya menjadi televisi tabung, memang patut diacungi jempol. Sampah yang sudah tidak berguna, Kusrin olah kembali menjadi barang berharga yang laku terjual dan masyarakat terima. Sayangnya, kreativitas Kusrin sempat terantuk masalah.

Ketika itu, produk-produk televisi tabung yang Kusrin kreasikan, oleh Kejaksaan Negeri Karanganyar, Jawa Tengah sita dan hancurkan. Aparat penegak hukum menganggap terdapat pelanggaran atas produk televisi daur ulang tersebut. Produk televisi yang dijual Kusrin, adalah satu dari ratusan jenis produk yang wajib memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia. Nah, saat memasarkannya, televisi bermerek Maxsreen itu belum ber-SNI. 

Melansir Tempo, Kusrin dijerat UU Perindustrian dan UU Perlindungan Konsumen, dengan ancaman 5 tahun penjara. Pada Desember 2016, pengadilan menjatuhi hukuman 6 bulan dengan masa percobaan satu tahun, serta denda Rp2,5 juta. 

Setelah kasus tersebut dan bebas dari masa percobaan,  Kusrin mengurus sertifikat Standar Nasional Indonesia. Tak berapa lama, sertifikat Standar Nasional Indonesia untuk produk televisi daur ulangnya berhasil ia dapatkan dari Kementerian Perindustrian. Setelah itu, Kusrin pun dapat menuai rezeki kembali dari hasil kreativitasnya.

Mengapa SNI Penting untuk Bisnis?

SNI 02Standardisasi produk barang sangat penting dalam bisnis global. Kebijakan untuk memperketat standar perlu dilakukan, karena banyak ditemukan produk-produk dengan tingkat keamanan yang rendah, misalnya pada produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain.

Lantas, apa sebenarnya fungsi standardisasi? Mengutip situs bppt.go.id, standardisasi pada dasarnya berfungsi untuk menjembatani kepentingan konsumen dengan kepentingan pelaku bisnis/produsen. Sebab, dengan cara menetapkan standar produk yang tepat, dapat memenuhi kepentingan dan mencerminkan apresiasi dari kedua belah pihak.

 Barang yang tidak memenuhi syarat mutu dapat menimbulkan kerugian pada konsumen, apalagi bila produk tersebut berupa makanan atau minuman yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Dari contoh kisah Kusrin, misalnya, dapat diambil hikmah bahwa produk elektronik memiliki Standar Nasional Indonesia. Bagaimana jika televisi yang yang diproduksi Kusrin mengandung komponen yang dapat membahayakan konsumen?

Standardisasi juga penting terkait pasar bebas yang membutuhkan kesiapan terhadap produk-produk domestik. Salah satu cara untuk melindungi produk domestik agar dapat bersaing dari serbuan produk-produk impor, adalah memperketat berlakunya standardisasi produk atau adanya penetapan standardisasi produk Indonesia. Standar Nasional Indonesia diberlakukan untuk menjawab persoalan di atas. 

Jenis Standar Nasional Indonesia

Standar Nasional Indonesia merupakan satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) di bawah naungan Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. Dari sisi klasifikasi, ada dua jenis Standar Nasional Indonesia,

  • SNI bersifat sukarela, yaitu kebijakan diserahkan kepada pengusaha, apakah mau mendaftarkan produknya atau tidak.
  • SNI bersifat wajib, yaitu barang dagang atau jasa yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk mengetahui apakah produk kamu wajib bersertifikasi Standar Nasional Indonesia, kamu dapat mengecek di laman http://pustan.kemenperin.go.id/List_SNI_Wajib

Sebagai informasi, hingga Agustus 2020, terdapat 238 SNI Wajib, termasuk di antaranya adalah kopi instan, biskuit, hingga mainan anak. Tanpa adanya label Standar Nasional Indonesia, produk-produk ini tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia. Sementara itu, masih mengutip data statistik dari bsn.go.id, hingga Februari 2022, terdapat 14.080 produk yang telah memiliki Standar Nasional Indonesia yang terbagi dalam 9 klasifikasi berdasar ICS (International Classification for Standards).

Manfaat Penerapan SNI dan Sanksi

Penerapan Standar Nasional Indonesia, tentunya bertujuan baik, yakni memberikan manfaat bagi para pebisnis dan konsumen. Nah, apa saja, ya, manfaat Standar Nasional Indonesia? 

  1. Produk pebisnis/produsen yang telah mendapatkan sertifikasi dari BSN, layak dan siap bersaing di pasaran nasional maupun internasional, karena produk tersebut telah diteliti mulai dari bahan baku hingga proses pembuatannya. Standar Nasional Indonesia juga melindungi hak-hak dan kewajiban dalam proses produksi dan pemasaran suatu produk, sehingga kamu dapat menjalankan bisnis tanpa perlu khawatir tertipu.
  2. Konsumen mendapatkan jaminan, bahwa produk yang sudah mendapatkan sertifikat Standar Nasional Indonesia adalah produk berkualitas dan bebas dari bahan baku yang berbahaya bagi konsumen. Konsumen jadi merasa nyaman menggunakan atau mengonsumsi produk. Jika kepercayaan konsumen meningkat, maka mereka akan kembali memesan produk tersebut yang berujung pada keuntungan bagi pebisnis.
  3. Geliat ekonomi akan tumbuh dan pasar dalam negeri menjamin kualitas produk bersertifikat Standar Nasional Indonesia. Sehingga para konsumen akan berpikir lagi untuk membeli barang yang belum bersertifikat Standar Nasional Indonesia, yang kualitasnya belum terjamin. 

Adanya aturan, tentu saja untuk ditaati. Lantas, bagaimana bila ada yang tidak menaati? Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional pasal 24, mengatur sanksi bagi produsen yang tidak mengikutsertakan produknya dalam sertifikasi Standar Nasional Indonesia, yaitu,

  • Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2), dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana; dan
  • Sanksi administratif tersebut berupa pencabutan sertifikasi produk dan/atau pencabutan hak penggunaan tanda SNI, pencabutan izin usaha/bisnis, dan penarikan izin dari peredaran.

Cara dan Biaya Pengurusan Sertifikasi SNI

SNI 03Tentunya kamu ingin tahu cara dan berapa biaya mengurus sertifikasi Standar Nasional Indonesia, kan? Nah, menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2007, biaya pengurusannya sekitar Rp10 juta–Rp 40 juta. Sedangkan durasi proses pengurusan label Standar Nasional indonesia membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan.

Berikut ini tahapan proses pengajuan sertifikasi produk oleh produsen/pebisnis.

1. Cek Standar Nasional Indonesia

Ini adalah hal pertama yang harus kamu lakukan, yakni mengecek apakah produk kamu telah ada SNI-nya atau belum di www.bsn.go.id. Jika belum ada Standar Nasional Indonesia terkait, maka belum dapat tersertifikasi.

2. Mencari lembaga LSPro

Apabila sudah ada produsen yang menerapkan Standar Nasional Indonesia pada produk yang kamu cek, kamu dapat menghubungi LSPro (Lembaga Sertifikasi Produk), LSPro adalah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Daftar LSPro ada di www.bsn.go.id. LSPro akan menindaklanjuti proses pengajuan dan pada akhirnya akan memberikan sertifikasi tanda Standar Nasional Indonesia pada produk yang sudah memenuhi persyaratan.

3. Menyerahkan dokumen permohonan

Saat mendaftar, kamu harus menyerahkan fotokopi akta notaris perusahaan, SIUP, PBB, NPWP, surat pendaftaran merek dari Dirjen HKI, termasuk perjanjian sertifikasi dan informasi biaya yang diperlukan.

4. Tinjauan permohonan oleh lembaga sertifikasi produk

Selanjutnya LSPro akan melakukan cek dan ricek, seperti audit kelengkapan dan kebenaran dokumen, serta audit kecukupan perusahaan.

5. Evaluasi

Pada tahap ini akan menjalankan proses penilaian proses produksi dan penilaian sistem manajemen yang relevan, termasuk pengambilan dan pengujian sample produk.

6. Tinjauan hasil evaluasi

Hasil audit kesesuaian perusahaan akan melalui proses evaluasi. Lalu, perusahaan akan melakukan perbaikan apabila terjadi kekurangan.

7. Penerbitan sertifikat kesesuaian

Jika produk sudah memenuhi semua syarat, maka LSPro akan memberikan sertifikat kesesuaian. Sertifikat ini akan menjadi dasar saat mengeluarkan perjanjian lisensi tanda Standar Nasional Indonesia.

8. Perjanjian lisensi tanda Standar Nasional Indonesia

Perjanjian lisensi ini Badan Standardisasi Nasional atau BSN berikan kepada produsen. Setelah ini, produsen dapat membubuhkan tanda SNI pada barang, kemasan barang, atau label produk.
  

Bagaimana, terkesan rempong-kah soal Standar Nasional Indonesia ini? Namun, percayalah, ke-rempong-anmu mengurus sertifikasi Standar Nasional Indonesia akan memperkuat kepercayaan konsumen, yang pada akhirnya akan menambah keuntungan bagi bisnismu.