fbpx
Dengan bangga kami umumkan TOKKO kini jadi LummoSHOP

Jangan Asal Jual, Kenali Izin Edar PIRT untuk Industri Pangan Rumahan

PIRT

Ada banyak manfaat bagi usaha kecil menengah (UKM) di sektor industri makanan dan minuman ketika mengurus izin produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), mulai dari meningkatnya nilai jual produk hingga naiknya kepercayaan konsumen terhadap produk.

Sebaliknya, tanpa Izin PIRT, produsen pangan skala rumahan justru berhadapan dengan risiko yang lebih besar. Risikonya bisa sampai berupa kurungan penjara maupun denda miliaran rupiah karena menjual produk yang belum memiliki izin edar. Namun, sebelum membahas manfaat dan risikonya, mari lebih dulu simak seluk-beluk PIRT.

Jaminan Keamanan dalam Bentuk Izin PIRT

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) tengah naik daun, permintaan izin untuk produk ini terus meningkat dengan berkembangnya industri pangan skala rumahan di Indonesia. Perihal izin edar resmi atas PIRT, yakni Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) merupakan sertifikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kota atau kabupaten, melalui Dinas Kesehatan setempat kepada hasil produksi pangan berskala kecil dan menengah atau rumahan. Untuk memperjelas, hal itu berlaku pada hasil produksi pangan yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu.

Pada dasarnya, sertifikasi ini berfungsi sebagai jaminan legalitas sebuah produk pangan untuk aktivitas jual-beli secara bebas di pasaran. Selain itu, izin tersebut bisa jadi penjamin dan barang bukti, bahwa produk pelaku UMKM layak dan aman konsumsi.

Oleh karena itu, UKM yang memiliki sertifikasi ini mempunyai peluang untuk memperoleh jalur distribusi yang lebih luas untuk produk-produknya, juga mendapatkan akses kepada konsumen yang lebih besar, mengingat dapat masuk ke toko-toko ritel modern.

Batasan Skala Usaha Izin PIRT

PIRT

Sebagaimana uraian di atas, izin PIRT hanya untuk pelaku usaha industri rumahan yang masih berskala kecil dan menengah. Poin penting lainnya, skala usaha ini menjadi acuan, untuk jenis usaha perseorangan, tidak berbadan hukum seperti CV atau Firma, maupun yang telah berbadan hukum seperti PT dan Koperasi.

Adapun menurut Pasal 35 dan Pasal 36 PP UMKM (Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), terdapat beberapa pengelompokan usaha berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kategori usaha mikro memiliki modal usaha paling banyak Rp1 miliar per tahun, usaha kecil memiliki modal usaha paling banyak Rp5 miliar per tahun, sedangkan usaha menengah memiliki modal usaha paling banyak Rp10 miliar per tahun. Dalam hal itu, maksud modal usaha tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Namun,ada hal yang mesti menjadi perhatian, yaitu peningkatan skala produksi. Apabila skala produksi sudah meningkat dan pelaku usaha perlu memiliki tempat produksi yang lebih besar di luar rumah tinggal (misalnya gedung tersendiri), usaha tersebut tidak bisa lagi menggunakan SPP-IRT sebagai izin edar. Dalam hal itu, pemilik usaha mesti mengurus sertifikasi BPOM sebagai pengganti dari SPP-IRT. Meskipun skala usaha masih di bawah kategori modal usaha kecil dan menengah yang telah disebutkan di atas, hal itu tetap berlaku.

Produk Pangan yang Diperbolehkan Diproduksi Industri Rumah Tangga

Beberapa bulan lalu, sempat muncul perbincangan hangat di Twitter mengenai adanya penjual makanan beku yang terancam hukuman penjara hingga denda Rp4 miliar karena tidak memiliki izin edar. Sebetulnya, pemilik usaha bisa menghindari masalah semacam itu seumpama mengetahui, bahwa produk pangan mesti mengantongi persyaratan legalitasnya.

Meskipun demikian, tidak semua produk pangan bisa diajukan Izin PIRT. Beberapa produk pangan olahan memang masuk dalam kategori produk pangan yang penjualannya tidak bisa sembarangan. Contohnya, produk frozen food yang tahan lebih dari tujuh hari.

Oleh karena itu, pelaku usaha produk itu mesti telah mengurus Sertifikat Pendaftaran Pangan Olahan dari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM).

Adapun produk-produk yang bisa diajukan izin PIRT, antara lain:

Kode Jenis Pangan
1 Hasil Olahan Daging Kering
2 Hasil Olahan Ikan Kering
3 Hasil Olahan Unggas Kering
4 Sayur Asin dan Sayur Kering
5 Hasil Olahan Kelapa
6 Tepung dan Hasil Olahnya
7 Minyak dan Lemak
8 Selai, Jeli, dan Sejenisnya
9 Gula, Kembang Gula, dan Madu
10 Kopi, Teh, Coklat Kering, atau Campurannya
11 Bumbu
12 Rempah-rempah
13 Minuman Ringan, Minuman Serbuk
14 Hasil Olahan Buah
15 Hasil Olahan Biji-bijian dan Umbi
16 Lain-lain Es
Mulai Jualan Online dengan LummoSHOP!

Dengan website toko online yang lengkap dan praktis, tidak ada lagi penghalang untuk optimalkan peluang pertumbuhan bisnismu.

Mulai SekarangUnduh LummoSHOP

Produk yang Tidak Termasuk PIRT

PIRT

Selain kategori produk pangan di atas, tidak termasuk ranah PIRT, tetapi sertifikat Pendaftaran Pangan Olahan oleh BPOM. Produk-produk tersebut, di antaranya:

  1. Produk susu atau olahan susu.
  2. Produk yang menggunakan alkohol.
  3. Menggunakan bahan tambahan pangan untuk memperpanjang masa kedaluwarsa.
  4. Produk yang dikemas dalam kaleng.
  5. Produk pangan khusus dengan klaim tertentu (seperti klaim sebagai Makanan Pendamping ASI, makanan bayi, makanan untuk program diet tertentu, makanan untuk lansia, dan sebagainya).

Selain itu, izin edar melekat pada jenis produk bukan badan usaha. Untuk memperjelas, semakin banyak jenis produk yang dihasilkan, jumlah izin PIRT-nya pun berjumlah sama sebanyak produk tersebut sesuai dengan 16 kode jenis pangan yang diperbolehkan mendapat izin edar berupa SPP-IRT di atas.

Keuntungan Memiliki Izin PIRT

Selain terhindar dari masalah seperti pembahasan di atas, ada beberapa manfaat langsung saat telah mengantongi Izin PIRT. Secara umum, manfaat-manfaat itu, di antaranya, produk layak edar dan bebas dipasarkan, keamanan dan mutu produk terjamin, kepercayaan pembeli meningkat, nilai jual produk meningkat, mendongkrak harga produk, dan produk bisa masuk ke ritel modern dengan basis konsumen yang lebih besar.

Syarat Pengajuan

Dalam hal ini, kamu perlu melengkapi beberapa dokumen untuk mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), di antaranya:

  1. FC KTP pemilik usaha
  2. Pas Foto 3×4 pemilik usaha rumahan (3 lembar)
  3. Surat keterangan domisili usaha (dari kantor camat)
  4. Denah lokasi bangunan
  5. Surat dari puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi
  6. Surat izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan
  7. Data produksi makanan atau minuman
  8. Sampel hasil produksi makanan atau minuman
  9. Label produk makanan minuman yang diproduksi
  10. Hasil uji laboratorium atas saran Dinas Kesehatan
  11. Mengikuti penyuluhan keamanan pangan untuk mendapatkan SPP-IRT

Setelah memenuhi semua persyaratan yang ada, barulah pelaku usaha bisa memulai proses pembuatan izin PIRT yang meliputi beberapa tahapan, antara lain:

  1. Daftar ke Dinas Kesehatan untuk melakukan pengecekan dan konsultasi mengenai produk pangan yang akan disertifikasi.
  2. Melakukan tes Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP).
  3. Setelah melakukan tes PKP akan ada 2 kemungkinan. Andai kata lolos, akan berlanjut ke kunjungan ke tempat produksi pangan. Seumpama tidak lolos, akan diarahkan ke BPOM.
  4. Selanjutnya, survei kunjungan meliputi beberapa aspek, seperti pemeriksaan sarana lingkungan, dan hasil sampel pangan. Pengecekan semua sampel akan dilakukan di laboratorium Dinas Kesehatan.
  5. Apabila lolos, maka izin PIRT akan diterbitkan oleh Dinas Kesehatan.

Biaya

Pendaftaran Izin PIRT tersebut bebas biaya retribusi atau gratis. Kendati demikian, pemilik usaha mungkin masih perlu mengeluarkan sejumlah biaya, seperti untuk keperluan uji sampel bahan baku di laboratorium. Dalam hal itu, biaya uji laboratorium ini beragam, tergantung tempat dan jumlah bahan yang perlu diuji.

Intinya, SPP-IRT berlaku paling lama 5 tahun terhitung sejak terbit. Sebagai tambahan, pelaku usaha dapat memperpanjang melalui permohonan SPP-IRT. Untuk pengajuan permohonan perpanjangan SPP-IRT, paling lambat enam bulan sebelum masa berlaku habis.

Mulai Jualan Online dengan LummoSHOP!

Dengan website toko online yang lengkap dan praktis, tidak ada lagi penghalang untuk optimalkan peluang pertumbuhan bisnismu.

Mulai SekarangUnduh LummoSHOP

Baca juga artikel terkait lainnya :

Published by Gustia Martha Putri

Senior Content Writer at LummoSHOP