fbpx
Dengan bangga kami umumkan TOKKO kini jadi LummoSHOP

Cara Mengurus Sertifikat Halal ke MUI dan Kemenag

Sertifikat Halal

Sertifikat halal merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki setiap pengusaha, yang memproduksi barang maupun jasa. Oleh karena itu, sebaiknya setiap pebisnis melakukan pengurusan sertifikat ini.

Pada waktu dahulu, kamu dapat mengurus sertifikat halal melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, sejak berlakunya Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), pengurusan sertifikatnya menjadi melalui Kementerian Agama (Kemenag). Lantas, sebenarnya apa perbedaan sertifikat halal melalui MUI dan Kemenag? Bagaimana mengurus sertifikat halal di kedua lembaga tersebut? Artikel ini akan membahas tuntas mengenai hal tersebut.

Apa itu Sertifikat Halal?

Secara pengertian, sertifikat halal adalah sebuah fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Pada dasarnya, sertifikat ini menjadi prasyarat untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk.

Lahirnya sertifikat ini melalui sebuah perjalanan panjang, salah satunya karena kasus lemak babi di tahun 1988. Ringkasnya, sebagai dampak kasus tersebut, dibentuklah Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Lembaga itu berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Sejak tahun 2019, wewenang untuk mengeluarkan sertifikat tersebut melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Melihat dari sejarah panjang sertifikat tersebut, tentu kamu sebagai pengusaha harus memilikinya. Intinya,  setiap produkmu mesti mencantumkan label halal. Hal tersebut akan sangat menguntungkan bagi bisnismu, mengingat ada beberapa manfaat penting dari sertifikat yang dikeluarkan oleh MUI atau Kemenag tersebut.

Pentingnya Sertifikat Halal

Sertifikat Halal

Sebagaima penjelasan di atas, kamu selaku pebisnis mesti memiliki sertifikat halal karena beberapa manfaat penting berikut:

  • Menjadi Jaminan Produk Aman untuk Konsumsi

Memiliki sertifikat itu menjadi jaminan produk yang kamu hasilkan aman konsumsi. Soalnya, sebelum memperoleh sertifikat, produkmu lebih dulu melalui tahap uji laboratorium. Tahap tersebut bertujuan memastikan kandungan bahan-bahan dalam produkmu. Pada dasarnya, apabila ada kandungan bahan yang tidak halal, sertifikat tidak akan terbit.

  • Menambah Kepercayaan Konsumen

Sertifikat memberi ijin untuk memasang label halal pada produk. Nantinya, saat produkmu masuk pasar, label halal menjadi pertimbangan konsumen memilih produkmu. Mereka menjadi lebih percaya untuk memilih produkmu ketimbang produk yang tidak ada label halalnya.

  • Konsumen Merasa Tenang

Label halal yang terpasang pada kemasan produk akan menambah ketenangan konsumen. Mereka merasa sudah memilih produk yang tepat dengan kandungan yang tidak melanggar syariat islam.

Memiliki sertifikat, kemudian memasang label halal, menjadi pembeda produkmu dengan produk lainnya (yang tidak memasang label halal). Lantaran demikian, walaupun berdampingan dengan banyak produk lain, produkmu memiliki keunikan yang membuat konsumen mencarinya. Artinya, label halal akan menambah USP produkmu.

  • Memperluas Jangkauan Pasar Dunia

Memasang label halal akan memperluas jangkauan pasar produkmu. Terlebih, jika berbicara pemasaran ke negara mayoritas muslim. Tentu saja, mereka membutuhkan barang yang kehalalannya teruji. Untuk membuktikannya, kamu perlu memasang label halal pada kemasan produkmu.

Sertifikat yang demikian penting tersebut ternyata mengalami perubahan untuk mengurusnya. Semula di MUI, saat ini menjadi ke Kemenag. Lalu sebenarnya ada perbedaan serifikat yang diterbitkan dua lembaga tersebut?

Perbedaan Sertifikat Halal MUI dan Kemenag

Sertifikat yang dikeluarkan baik oleh MUI maupun Kemenag intinya adalah menyatakan bahwa suatu produk halal. Hanya ada beberapa perbedaan, yang perlu kamu tahu, sebagai berikut.

  • Lembaga yang Menangani

MUI melalui LPPOM MUI menangani sertifikat lama mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, dan penerbitan sertifikat. Sementara itu, Kemenag melalui BPJPH menangani sertifikat baru.

Sertifikat Halal

Logo lama menggunakan warna dasar hijau, dengan tulisan halal berwarna putih, kemudian bagian tepinya berwarna dasar putih dengan tulisan Majelis Ulama Indonesia berwarna hitam.

Sertifikat Halal

Sementara itu, logo baru menggunakan tulisan kaligrafi halal, kemudian tulisan halal Indonesia, dengan warna ungu, dengan dasar putih.

  • Alur Penerbitan Sertifikat

Sertifikat lama menggunakan satu pintu, yaitu LPPOM MUI. Sertifikat baru melalui alur, BPJPH 🡪 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) 🡪 MUI

  • Lama Waktu Terbit Sertifikat

Sertifikat lama terbit setelah 75 hari atau 2,5 bulan. Sertifikat baru sudah bisa terbit setelah 21 hari.

  • Biaya Pengurusan Sertifikat

Sertifikat lama biayanya Rp4juta, namun sudah untuk semua biaya sampai sertifikat jadi. Sertifikat baru biayanya, yakni administrasi BPJPH Rp300 ribu, LPH Rp350 ribu, biaya untuk akomodasi, biaya auditor, dan biaya laboratorium terpisah dibiayai oleh pengusaha yang mengajukan sertifikasi halal.

Mulai Jualan Online dengan LummoSHOP!

Dengan website toko online yang lengkap dan praktis, tidak ada lagi penghalang untuk optimalkan peluang pertumbuhan bisnismu.

Mulai SekarangUnduh LummoSHOP
  • Produk yang Wajib

Sertifikat lama diwajibkan pada barang saja. Sertifikat baru diwajibkan pada barang dan jasa, dengan penerapan bertahap.

  • Masa Berlaku Sertifikat

Sertifikat lama berlaku 2 tahun. Sertifikat baru berlaku 4 tahun.

  • Pengkodean Sertifikat

Sertifikat lama menggunakan pengkodean MUI. Sertifikat baru dilengkapi dengan kode Sistem Harmonisasi (HS Code) seperti yang digunakan Badan POM dan Ditjen Bea Cukai.

  • Sidang Fatwa untuk Memutuskan Kehalalan Produk

Sertifikat lama dilakukan oleh MUI pusat. Sertifikat baru tidak harus dilakukan oleh MUI pusat.

Dengan beragam perbedaan tersebut, berlaku kelonggaran masa transisi untuk logo lama ke logo baru hingga 2024. Nanti, setelah 2024, setiap pebisnis berkewajiban mengurus dan menggunakan label halal keluaran Kemenag.

Sesuai perbedaan-perbedaan di atas, pengurusan sertifikat ke MUI dan Kemenag juga berbeda. Selanjutnya, mari simak perbedaan pengurusan sertifikat pada dua lembaga tersebut.

Mengurus Sertifikat Halal ke MUI

Sertifikat Halal

Untuk mengurus sertifikat ke MUI, terbagi menjadi dua, yaitu untuk produk yang beredar di Indonesia, dan produk yang beredar di luar Indonesia. Mengutip dari halalmui.org, uraiannya sebagai berikut.

Untuk produk yang beredar di Indonesia:

  • Permohonan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) ke BPJPH

Perusahaan membuat permohonan secara tertulis. Pemohon melakukan dokumen pendaftaran, kemudian mengajukan kepada kepala BPJPH.

  • Pendaftaran ke Sistem Cerol

Melakukan pendaftaran pemeriksaan ke LPPOM MUI melalui sistem Cerol dengan mengakses www.lppommui.org.

  • Preaudit dan Pembayaran Akad

LPPOM MUI melaksanakan preaudit, sedangkan perusahaan membayar pemeriksaan kehalalan.

  • Penjadwalan Audit

Perusahaan dan auditor menyepakati jadwal untuk pelaksanaan audit

  • Pelaksanaan Audit

Auditor melakukan pemeriksaan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang mencakup 11 kriteria.

  • Rapat Auditor dan Analisis Laboratorium

Pembahasan hasil audit dalam rapat auditor dan LPPOM MUI untuk menguji sampel produk dari perusahaan.

  • Keputusan Status SJH

Penilaian kecukupan pemenuhan kriteria SJH,  kemudian melanjutkan ke Rapat Komisi Fatwa.

  • Rapat Komisi Fatwa

Proses penetapan kehalalan produk oleh Komisi Fatwa MUI.

  • Penerbitan Ketetapan Halal MUI dan Status atau Sertifikat SJH

Perusahaan memperoleh ketetapan halal MUI dan status atau sertifikat SJH.

  • Penerbitan Sertifikat

Perusahaan memperoleh sertifikat halal dari BPJPH berdasarkan ketetapan halal MUI.

Sementara itu, untuk produk yang beredar di luar Indonesia, pengurusan sertifikatnya sama persis dengan yang ada di Indonesia. Akan tetapi, perusahaan tersebut tidak perlu mengajukan permohonan STTD kepada BPJPH.

Mengurus Sertifikat Halal ke Kemenag

Cara mengurus sertifikat ke Kemenag sesuai laman halal.go.id, adalah sebagai berikut:

  1. Pelaku usaha melakukan permohonan sertifikasi halal dengan menyertakan dokumen pelengkap yang terdiri atas:
    • Data pelaku usaha, yang terdiri atas Nomor Induk Berusaha (NIB). Seumpama tidak punya, bisa menggunakan surat ijin lainnya (NPWP, SIUP, dll), penyelia halal dengan melampirkan salinan KTP, daftar riwayat hidup, salinan sertifikat penyelia halal, salinan keputusan penyelia halal.
    • Nama dan jenis produk, yang akan mengirkuti sertifikasi halal.
    • Daftar produk dan penggunaan bahan terdiri atas, bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong.
    • Pengolahan produk, yaitu pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan untuk keperluan pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi, dan distribusi.
    • Dokumen sistem jaminan produk halal, adalah sistem manajemen yang dibuat oleh perusahaan pemegang sertifikat untuk menjaga kesinambungan produk halal.
  1. BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal (LPH). Untuk melakukan hal itu butuh waktu 2 hari kerja.
  2. LPH memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk. Proses tersebut berlangsung 15 hari kerja.
  3. MUI menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Sidang tersebut berlangsung 3 hari kerja.
  4. BPJPH menerbitkan sertifikat halal yang hanya membutuhkan 1 hari kerja.

Keseluruhan proses pengurusan sertifikat hanya membutuhkan waktu 21 hari kerja. Untuk melakukan pendaftarannya, bisa secara online melalui https://ptsp.halal.go.id.

Sudahkah kamu mengurus sertifikat halal produkmu? Jika belum, kini waktunya kamu untuk mengurusnya. Harapannya, makin banyak calon konsumen maupun konsumen yang mengenal dan percaya akan bisnismu.

Mulai Jualan Online dengan LummoSHOP!

Dengan website toko online yang lengkap dan praktis, tidak ada lagi penghalang untuk optimalkan peluang pertumbuhan bisnismu.

Mulai SekarangUnduh LummoSHOP

Baca juga artikel terkait lainnya :

Published by Gustia Martha Putri

Senior Content Writer at LummoSHOP