fbpx
Dengan bangga kami umumkan TOKKO kini jadi LummoSHOP

Mengenal Surat Izin Prinsip dan Fungsinya

Surat Izin Prinsip

Sebelum memulai usaha, kamu mesti mempersiapkan beberapa jenis izin agar usahanya sah secara hukum. Salah satu izin yang mesti ada, yakni Surat Izin Prinsip (SIP). Apa Itu Surat Izin Prinsip? Sebagai pelaku usaha, sudah suatu keharusan untuk memenuhi izin sesuai ketetapan pemerintah. Namun, apakah Izin Prinsip masih berlaku? Untuk itu, simak pembahasannya berikut ini!

Mengutip dari laman putra-putri-indonesia.com, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintaha Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, IP dibutuhkan dalam rangka mendirikan perusahaan baru atau dalam rangka memulai usaha. Hal itu berlaku sebagai penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN) atau dalam rangka perpindahan lokasi proyek PMA maupun PMDN.

Tergantung kepada natur dan besarnya nilai investasi, IP ini dapat diajukan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal, seperti Badan Kordinasi Penanaman Modal atau juga Badan Perizinan Terpadu yang ada di tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi.

Pelaku bisnis yang memiliki perusahaan atau badan usaha tertentu harus memiliki izin usaha sebagai bentuk persetujuan atau pemberian izin oleh pihak berwenang, yaitu pemerintah, kepada seseorang, sekelompok orang, atau badan usaha yang menyelenggarakan suatu kegiatan usaha. Ada beragam jenis izin usaha yang dibutuhkan pelaku bisnis sebagai kelengkapan dokumen legalitas usahanya yang sah secara hukum, diantaranya adalah Surat Izin Prinsip (SIP).

Deskripsi SIP dan Landasan Hukumnya

SIP adalah perizinan usaha pertama dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk setiap investor yang akan membuka usaha atau menanamkan investasinya di Indonesia. Investasi tersebut bisa berupa PMA (Penanaman Modal Asing) atau PMDN (Penanaman Modal dalam Negeri), atau dalam rangka perpindahkan lokasi proyek PMA atau PMDN. Dengan demikian jelas, ya. Izin prinsip berlaku juga untuk perusahaan asing yang ingin menanamkan investasinya di Indonesia, bukan hanya perusahaan lokal.

Pemerintah telah mengatur Izin Prinsip melalui sejumlah peraturan, yaitu:

  • UU No.2/2007 tentang Penanaman Modal
  • UU No.32/2000 tentang Pemerintah Daerah
  • PP No.38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  • Peraturan Pemerintah No.91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
  • Peraturan BKPM No.13/2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal
  • BKPM No.6/2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal
  • Peraturan BKPM No.5/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No.6/2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal
  • Peraturan BKPM No.4/2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal

Fungsi Surat Izin Prinsip

Surat Izin Prinsip

Sebagaimana SIU, Surat Izin Prinsip adalah bukti legalitas. Dokumen SIP merupakan bukti bahwa usaha atau investasi yang kamu lakukan di tempat itu sah di mata hukum dan kamu bisa mendapatkan hak sebagai pengusaha di wilayah tersebut.

Sebaliknya, SIP juga memberikan konsekuensi adanya kewajiban kepada pengusaha yang memilikinya. Atas kepemilikan dokumen SIP itu, pemerintah daerah akan mendata usaha kamu sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Artinya, karena SIP itu, kamu jadi punya kewajiban untuk membayar pajak. Selain itu, kamu juga wajib mematuhi aturan yang berlakuan.

Jenis Surat Izin Prinsip

Ada beberapa jenis Surat Izin Prinsip sesuai peruntukannya, yaitu: 

  • Izin Prinsip, yang merupakan izin untuk membuka investasi baru.
  • Izin Prinsip Perluasan, merupakan izin untuk kepentingan ekspansi perusahaan.
  • Berikutnya, Izin Prinsip Perubahan, merupakan izin ketika terdapat perubahan rencana investasi semula atau perubahan realisasi yang ada.
  • Jenis lainnya, yakni Izin Prinsip Merger (penggabungan), merupakan izin untuk investor yang ingin menggabungkan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan.

Syarat Pengurusan SIP

Untuk Perusahaan yang Belum Berbentuk Badan, pengurusan SIP memerlukan dokumen-dokumen berikut ini:

  • Formulir Izin Prinsip yang sudah diisi lengkap dengan tandatangan seluruh calon pemegang saham.
  • Nama-nama calon pemegang saham.
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (WNI) atau Kartu Tanda Pengenal (WNA), contohnya paspor.
  • NPWP bagi WNI.
  • Bagan alur produksi, dengan penjelasan detail mulai dari bahan baku sampai produk jadi. Atau, alur kegiatan dan pelayanan untuk produk berbentuk jasa.
  • Rekomendasi dari instansi pemerintah jika diminta.
  • Nama perusahaan.
  • Bidang usaha perusahaan.
  • Lokasi perusahaan dan produksi.
  • Data kisaran produksi dan pemasaran.
  • Luas tanah tempat usaha.
  • Jumlah tenaga kerja.
  • Rencana nilai investasi.
  • Rencana pemodalan.
  • Surat pernyataan bahwa data terlampir adalah benar.
Mulai Jualan Online dengan LummoSHOP!

Dengan website toko online yang lengkap dan praktis, tidak ada lagi penghalang untuk optimalkan peluang pertumbuhan bisnismu.

Mulai SekarangUnduh LummoSHOP

Sementara untuk Perusahaan yang Sudah Berbentuk Badan (PT), persyaratannya adalah sebagai berikut:

  • Formulir Izin Prinsip bertandatangan seluruh calon pemegang saham
  • Nama dan data diri pimpinan tertinggi perusahaan
  • Nama perusahaan
  • Fotokopi akta pendirian
  • Salinan atau fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha
  • Fotokopi NPWP
  • Salinan Surat Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
  • Fotokopi SIUP
  • Fotokopi TDP
  • Keterangan bidang usaha
  • Lokasi proyek atau tempat usaha
  • Luas tanah tempat usaha
  • Data estimasi produksi dan pemasaran
  • Jumlah tenaga kerja
  • Rencana nilai investasi
  • Rencana pemodalan
  • Surat yang menyatakan bahwa data terlampir adalah benar

Biasanya, pengurusan SIP butuh waktu 6 hari kerja di BKPM atau 14 hari kerja jika kamu mengurusnya di Badan Perizinan Terpadu tingkat kabupaten/kota/provinsi.

Perubahan Izin Prinsip jadi Pendaftaran Penanaman Modal

Surat Izin Prinsip

Pada 2 Januari 2018, BKPM mengeluarkan ketentuan baru yang mengubah istilah Izin Prinsip (IP) menjadi Pendaftaran Penanaman Modal (PPM) atau Pendaftaran Investasi (PI). Ketentuan itu termuat dalam Peraturan BKPM Nomor 13 Tahun 2017 (BKPM Reg.13/2017) mengenai Panduan dan Prosedur Izin dan Fasilitas Investasi yang mengatur pengurusan izin hanya di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BKPM. Ketentuan itu memudahkan proses pendaftaran karena tidak ada lagi birokrasi yang berbelit-belit.

Pergantian Izin Prinsip menjadi Pendaftaran Penanaman Modal menguntungkan kebanyakan investor asing, mengingat proses investasi mereka menjadi lebih mudah dan tidak berbelit. Terobosan yang dilakukan BKPM ini merupakan kelanjutan dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Perubahan dalam peraturan tersebut bukan hanya menyangkut Izin Prinsip. Selain Izin Prinsip, Izin Usaha Tetap juga berganti istilah menjadi Izin Usaha (IU).

Lalu, apakah perbedaan yang terjadi setelah perubahan itu?

Pendaftaran Penanaman Modal

Sebelum atau sesudah pendirian badan usaha bisa mendapatkan Pendaftaran Penanaman Modal dengan proses pengajuan membutuhkan waktu 1 hari kerja. Badan usaha yang membutuhkan Pendaftaran Penanaman Modal adalah dengan karakteristik, antara lain:

  • Dalam ketentuan sebelumnya, pengusaha waiib mengajukan Izin Prinsip untuk bisa mendirikan perusahaan secara resmi di Indonesia, serta menandatangani Anggaran Dasar dan memperoleh Akta Pendirian. Untuk mengajukan izin ini membutuhkan waktu 3 hari kerja. Setelah itu (mendapatkan Izin Prinsip), pebisnis wajib merealisasikan rencana investasi sebesar Rp10 miliar sebelum bisnis tersebut berjalan.
  • Sementara itu, dalam ketentuan baru, pendaftaran Penanaman Modal bisa diperoleh sebelum atau sesudah pendirian entitas resmi, dengan proses pengajuan 1 hari kerja. Adapun badan usaha yang membutuhkan pendaftaran Penanaman Modal adalah dengan karakteristik, antara lain:
    • Kegiatan usaha yang membutuhkan konstruksi fisik.
    • Kegiatan usaha yang berpotensi menyebabkan kerusakan atau polusi lingkungan.
    • Bidang usaha dengan kemungkinan memperoleh fasilitas Penanaman Modal berdasarkan aturan yang berlaku.
    • Kegiatan usaha yang berhubungan dengan SDA, energi, pertahanan, dan infrastruktur.
    • Selanjutnya, kegiatan usaha yang membutuhkan persyaratan sektoral tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sedangkan bidang usaha perdagangan dan konsultasi manajemen serta kegiatan terkait, tidak membutuhkan Pendaftaran Penanaman Modal. Karena itu, pelaku bisnis bisa langsung mengajukan Izin Usaha.

Baca juga artikel terkait lainnya :

Mulai Jualan Online dengan LummoSHOP!

Dengan website toko online yang lengkap dan praktis, tidak ada lagi penghalang untuk optimalkan peluang pertumbuhan bisnismu.

Mulai SekarangUnduh LummoSHOP
Published by Gustia Martha Putri

Senior Content Writer at LummoSHOP