fbpx
Dengan bangga kami umumkan TOKKO kini jadi LummoSHOP

Tahapan dan Syarat Membuat SIUP, Sekarang Bisa via Online

SIUP

Kawan, apakah bisnismu sudah punya SIUP? Apabila belum, kamu perlu cepat mengurus surat izin tersebut. Sebab, surat ini wajib sebagai bukti legalitas bisnismu.

SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan merupakan izin operasional bagi perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, yaitu berupa kegiatan jual beli barang atau jasa. SIUP untuk perdagangan jasa mencakup penyediaan jasa dan sewa-menyewa. Sementara itu, SIUP untuk perdagangan barang hanya mencakup kegiatan jual beli barang yang tidak memerlukan proses pengolahan atau produksi.

Semua jenis pelaku usaha, perusahaan perorangan, firma, CV, PT, koperasi, bahkan BUMN dapat mengajukan surat izin ini selama melakukan usaha perdagangan. Contoh usaha yang membutuhkan SIUP sebagai izin operasional, di antaranya:

  • Jual beli barang, misalnya usaha toko seperti toserba, toko oleh-oleh, toko sembako, toko pakaian, elektronik, alat telekomunikasi, dan lain-lain.
  • Terkait usaha sewa menyewa seperti usaha rental komputer maupun warung internet, co-working space yang menyewakan ruang bekerja atau rapat, rental mobil, dan lain-lain.
  • Terkait usaha jasa, misalnya jasa konsultan, jasa pengelolaan gedung, call center, penempatan tenaga kerja, jasa fotokopi atau percetakan, jasa pengepakan, fotografi, pengelolaan gedung, administrasi kantor, periklanan, dan usaha jasa lainnya.

(Baca juga: 13 Cara Menggali Ide Peluang Usaha, di Antaranya dari Hal yang Disukai)

Dasar Hukum Surat Izin Usaha Perdagangan

Dasar hukum membuat Surat Izin Usaha Perdagangan bagi pemilik usaha terdapat pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP berikut perubahannya pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/2009. Selain itu, ada pula dasar hukum lainnya, yaitu Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Perdagangan No. 77/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan. Beriringan dengan perarutan itu, terbit perubahannya melalui Peraturan Menteri Perdagangan No.14/2016, dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 7/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 46/2009, Surat Izin Usaha Perdagangan wajib bagi setiap usaha dengan kekayaan bersih di atas Rp50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). Namun, usaha dengan kekayaan bersih di bawah Rp50 juta pun dapat mengajukan pengurusan surat izin ini. Asal, pebisnis bersangkutan menghendaki. Misalnya, untuk memenuhi persyaratan mendapatkan pinjaman perbankan atau karena pebisnis tersebut ingin mengikuti lelang atau tender pengadaan barang maupun jasa tertentu.

(Baca juga: Ekspansi Bisnis, Pilih Pinjam Uang ke Bank atau Cari Partner?)

Fungsi Surat Izin Usaha Perdagangan

SIUP

Bagi pemerintah, SIUP merupakan alat yang sangat berguna untuk mendata badan usaha perdagangan secara mudah dan efektif. Sementara itu, bagi kamu yang merupakan pemilik usaha atau bisnis, surat izin usaha ini akan memberikan beberapa manfaat. Sejumlah manfaat itu, yakni:

  • Perizinan resmi dan legal. Bersamaan dengan kepemilikan bukti legal dan resmi melalui surat ini, kamu dan usahamu punya hak perlindungan hukum yang kuat.
  • Sebagai syarat utama untuk mengajukan pinjaman modal usaha ke perbankan.
  • Sebagai surat ijin penunjang kegiatan perdagangan internasional terkait aktivitas ekspor dan impor.
  • Indikator kredibilitas usaha. Dengan adanya bukti izin usaha ini, bisnis kamu akan semakin diakui dan dipercaya masyarakat. Alhasil, perkembangan bisnismu bisa makin lancar.

(Baca juga: 6 Langkah Penting untuk Membangun Kredibilitas Bisnis Kamu)

Jenis-Jenis Surat Izin Usaha Perdagangan 

Sesuai Permendag RI No. 46/2009, kamu bisa mengajukan SIUP dengan kategorisasi skala usaha sebagai berikut:

  • SIUP Mikro, untuk perusahaan yang memiliki kekayaan bersih (modal dan aset) kurang Rp50 juta.
  • Kategori SIUP Kecil, untuk perusahaan dengan modal dan asel lebih dari Rp50 juta s.d Rp500 juta.
  • SIUP Menengah, untuk perusahaan yang memiliki kekayaan bersih di atas Rp500 juta s.d Rp10 milyar.
  • Kategori SIUP Besar untuk perusahaan dengan kekayaan bersih di atas Rp10 milyar.

Pihak yang berwenang mengeluarkan Surat Izin Usaha Perdagangan, yakni pemerintah daerah (sesuai domisili pemilik atau penanggung jawab perusahaan) dengan izin dari menteri maupun pejabat yang berwenang. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tingkat II (atas nama menteri) menjadi pihak yang berwenang mengeluarkan SIUP untuk perusahaan kecil dan menengah. Sementara itu, pihak yang berwenang mengeluarkan SIUP untuk perusahaan besar, yakni Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tingkat I (atas nama menteri).

Pengecualian Kepemilikkan Surat Izin Usaha Perdagangan

Surat izin perdagangan memang merupakan kewajiban bagi pemilik usaha. Kendati demikian, bukan berarti tidak ada pengecualian. Dalam pasal 4 ayat (1) Permendag Nomor 46 Tahun 2009 mengatur, bahwa berlaku pengecualian terhadap:

  1. Perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan.
  2. Cabang atau perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangannya menggunakan surat izin perdagangan untuk perusahaan pusat.
  3. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
  4. Perusahaan mikro dengan kriteria:
    • Usaha perseorangan dan CV (Persekutuan Komanditer)
    • Kegiatan usaha dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarga atau kerabat terdekat.
    • Mempunyai aset atau kekayaan bersih maksimal Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
    • Keuntungan perusahaan hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

(Baca juga: 9 Ide Usaha Modal Kecil yang Bisa Jadi Bisnis Sampingan)

Syarat Administratif Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan

Untuk mendaftar dan mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan, tentu ada syarat-syarat administratif berupa dokumen-dokumen atau berkas. Persyaratan ini berbeda-beda untuk setiap jenis usaha. Demikian uraiannya:

  1. Untuk Usaha Perseorangan

  • Fotokopi KTP pemilik atau penanggung jawab perusahaan
  • Salinan atau fotokopi NPWP perusahaan
  • Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari pemerintah daerah sesuai domisili, berlaku bagi kegiatan usaha yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang
  • Neraca perusahaan

(Baca juga: Neraca Saldo: Pengertian, Manfaat, Contoh dan Cara Membuatnya)

  1. Subjek Bisnis Persekutuan Komanditer (CV)

  • Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
  • Salinan atau fotokopi Izin Gangguan (HO)
  • Data tentang peralatan, kapasitas produksi, modal dan tenaga kerja atau blanko Isian Surat Izin Usaha Perdagangan
  • Meterai sebanyak 2 buah
  • Untuk penambahan subbidang usaha, kamu harus mengisi formulir isian penambahan sub bidang
  1. Untuk Koperasi

  • Fotokopi KTP Dewan Pengurus Koperasi atau Dewan Pengawas Koperasi
  • Salinan NPWP
  • Fotokopi Akta Pendirian Koperasi
  • Daftar susunan Dewan Pengurus Koperasi dan Dewan Pengawas Koperasi
  • Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
  • Surat Keputusan Menteri Koperasi (khusus untuk koperasi).
  • Neraca koperasi
  • Meterai
  1. Perseroan Terbatas (PT)

  • Fotokopi KTP Direktur Utama, Penanggung Jawab Perusahaan, atau pemegang saham lain
  • Fotokopi KK, jika penanggung jawab perusahaannya wanita
  • Salinan NPWP
  • Surat Keterangan Domisili (SKD) atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
  • Fotokopi Akta Pendirian PT yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM
  • Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum yang didapat dari Menteri Hukum dan HAM
  • Surat Izin Gangguan (HO)
  • Meterai
  • Izin Prinsip
  • Izin teknis dari instansi terkait, jika diminta
  • Berikutnya, izin lain yang terkait, seperti AMDAL dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan daerah (jika perusahaan menghasilkan limbah)
  • Neraca perusahaan
  • Pasfoto Direktur Utama, Penanggung Jawab, atau Pemilik Usaha berukuran 4×6, sebanyak 2 lembar
  1. Perseroan Terbuka (Tbk)

  • Fotokopi KTP Direktur Utama, Penanggung Jawab, atau Pemilik Usaha
  • Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan sebelum menjadi PT
  • Fotokopi Akta Notaris untuk Pendirian dan Perubahan Perusahaan, Surat Persetujuan Status PT menjadi Tbk dari Departemen Hukum dan HAM
  • Surat Keterangan dari Badan Pengawas Pasar Modal, bahwa perusahaan terkait telah melakukan penawaran umum secara luas dan terbuka
  • Fotokopi STP-LKTP (Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan)
  • Pasfoto Direktur Utama, Penanggung Jawab, atau Pemilik Usaha berukuran 4×6, sebanyak 2 lembar

Persyaratan-persyaratan di atas bisa saja mengalami perubahan atau penambahan dari instansi terkait, ya.

Cara Membuat Surat Izin Usaha Perdagangan

SIUP

Tak jauh beda dengan pengurusan surat izin lainnya, Surat Izin Usaha Perdagangan dibuat di Kantor Dinas Perdagangan tingkat Kabupaten atau di Kantor Pelayanan Perizinan. Selain itu, kamu juga bisa datang ke Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T).

Nah, setelah berkas-berkas persyaratanmu lengkap, selanjutnya lakukan tahap-tahap berikut ini:

  1. Mengambil formulir pendaftaran atau surat penyataan di Kantor Dinas Perdagangan.
  2. Mengisi dan menandatangani formulir sesuai data yang benar dan lengkap. Setelah itu, bubuhkan materai pada formulir tersebut. Pihak yang bisa memberi tanda tangan, yakni pemilik bisnis, Direktur Utama, atau Penanggung Jawab perusahaan.
  3. Fotokopi formulir tersebut dua rangkap dan jadikan satu dengan berkas maupun dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan.
  4. Lampirkan surat kuasa bermaterai seumpama memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurusnya.
  5. Membayar biaya pembuatan. Besaran tarif pembuatan SIUP berbeda-beda tergantung domisili dan ketentuan dalam Peraturan Daerah di setiap wilayah.
  6. Setelah semua berkas diserahkan kepada petugas Kantor Dinas Perdagangan, kamu hanya perlu menunggu prosesnya dalam waktu 2 (dua) minggu. Pihak petugas bersangkutan akan menghubungi kamu untuk segera mengambil surat izin yang sudah jadi.

Saat ini, pendaftaran SIUP makin mudah, mengingat pemerintah telah memberikan akses secara online, lho. Sebagaimana pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKU), kamu bisa mengajukannya melalui platform OSS (Online Single Submission).

Sistem OSS merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS atas nama menteri, gubernur, pimpinan lembaga, bupati atau wali kota untuk para pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Pengurusan izin berusaha melalui sistem OSS ini akan diteruskan ke pemerintah daerah, untuk kemudian diterbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Bagaimana, mudah kan cara membuat SIUP? Tunggu apa lagi, yuk, buat sekarang juga!

 

Baca juga artikel terkait lainnya

Published by Gustia Martha Putri

Senior Content Writer at LummoSHOP